Ia mengapresiasi langkah cepat Dinas Sosial P3A yang telah mengusulkan data ke pemerintah pusat sebagai bentuk respons tanggap dalam upaya pemulihan pascabencana. Namun, Bupati mengingatkan bahwa kecepatan harus berjalan seiring dengan ketelitian. Sebab, dalam setiap data terdapat harapan, dan dalam setiap keputusan terdapat tanggung jawab moral.
“Keakuratan adalah fondasi keadilan. Jangan sampai yang berhak terabaikan, dan jangan pula yang tidak berhak justru menerima. Setiap bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan nurani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa bantuan hunian, jaminan hidup, santunan kematian, serta bantuan bagi korban luka berat adalah hak masyarakat yang tidak boleh tertunda oleh proses administratif yang berlarut. Ia mendorong seluruh jajaran untuk turun langsung ke lapangan, memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi nyata.
Menurutnya, keberhasilan program bantuan bukan hanya diukur dari seberapa cepat disalurkan, tetapi dari seberapa tepat sasaran dan seberapa besar dampaknya bagi pemulihan kehidupan masyarakat. “Ketulusan dalam melayani akan melahirkan kepercayaan. Dan dari kepercayaan itulah, pemulihan dapat tumbuh dengan kuat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Bupati berharap proses validasi di tingkat pusat dapat segera diselesaikan, sehingga bantuan tahap berikutnya dapat segera dicairkan. Ia optimistis, dengan kerja sama, kejujuran, dan keteguhan niat, masyarakat Pidie Jaya akan mampu bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
( Hendra)
.jpg)
.jpg "Oknum Walikorong Di Padang Pariaman Terkesan Arogan Saat Di Konfirmasi Terkait Video Rumah Warga Diduga Sudah Puluhan Tahun Tidak Mendapatkan Bantuan RTLH")
