Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), nilai setoran yang telah disepakati sebesar Rp20 juta per bulan. Namun dalam praktiknya, Cekli mengaku dipaksa oleh oknum pejabat dinas untuk menyetor lebih hingga Rp25 juta per bulan, dengan berbagai alasan.
Meski merasa keberatan, Cekli tetap memenuhi permintaan tersebut demi mempertahankan pekerjaannya. Ia mengaku mengira hal itu merupakan mekanisme tidak tertulis yang harus dipatuhi, terlebih di usianya yang tidak lagi muda dan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain itu, sebagai tokoh masyarakat dan Ketua BUMG Desa Gelanggang Gampong Cureh, serta putra asli daerah tersebut, Cekli mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk tetap mengelola Pasar Induk Cureh agar tidak dikuasai pihak luar.
Cekli mengungkapkan, sejak April 2024 hingga 2026, dirinya mengalami kerugian yang tercatat mencapai Rp112 juta. Ia pun meminta pemerintah, khususnya Inspektorat Bireuen, untuk segera melakukan audit terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat.
“Saya hanya meminta keadilan. Saya punya bukti lengkap yang masih saya simpan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut dan menimbulkan keresahan di kalangan pedagang, yang sebagian besar adalah warga Cureh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan lapak parkir di dalam pasar, yang menurutnya disewakan dengan setoran Rp700 ribu per bulan kepada pekerja bernama Hamdani. Cekli menduga pengelolaan tersebut juga berkaitan dengan oknum pejabat dinas.
“Kami sanggup menyetor Rp1,5 juta per bulan untuk parkir, karena penghasilannya cukup besar. Jangan gunakan jabatan untuk memeras rakyat kecil. Itu amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Cekli menuntut agar kelebihan setoran yang telah dibayarkannya dikembalikan, karena dinilai bukan menjadi hak oknum tersebut.
“Saya seperti terhipnotis selama ini. Baru sekarang sadar bahwa saya telah memperkaya oknum pejabat. Padahal banyak warga menggantungkan hidup di pasar ini. Jangan usik kami, ini tanah tumpah darah kami,” tutup Hamli Sulaiman.
(Hendra)
