Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Nias Barat menyatakan bahwa ternak babi yang masuk telah memenuhi prosedur dan persyaratan kesehatan.
Namun, pernyataan tersebut kini ditantang publik untuk dibuktikan secara terbuka.
Jika benar seluruh prosedur telah dilaksanakan, masyarakat meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan lisan. Dokumen dan data pendukung harus dapat ditunjukkan kepada publik.
Di antaranya, masyarakat mempertanyakan asal ternak, jumlah ternak, dokumen lalu lintas hewan, Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), hasil pemeriksaan kesehatan, serta status penyakit hewan menular di daerah asal ternak.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa ternak yang didatangkan ke Nias Barat memang telah melalui tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan tidak menjadi pintu masuk penyakit hewan menular.
Secara prinsip, lalu lintas hewan bukan sekadar persoalan administratif. Setiap hewan yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain harus memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan veteriner yang berlaku.
Karena itu, pertanyaan masyarakat menjadi lebih spesifik: atas dasar pemeriksaan apa ternak tersebut dinyatakan layak masuk ke Nias Barat? Siapa yang melakukan pemeriksaan? Kapan pemeriksaan dilakukan? Dan apa hasil pemeriksaannya?
Keresahan publik juga semakin mendapat perhatian karena Nias Barat tengah mendorong program pengembangan peternakan babi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Apalagi, sebelumnya telah muncul informasi mengenai adanya kematian ternak babi pada sejumlah BUMDes. Kondisi tersebut semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap bibit ternak yang didatangkan benar-benar dalam kondisi sehat.
Jangan sampai anggaran desa telah dikeluarkan, ternak sudah didatangkan, tetapi dokumen kesehatan dan dasar pemeriksaannya justru tidak diketahui publik.
Masyarakat tidak sedang menuduh bahwa ternak babi yang masuk pada 21 Agustus 2026 membawa virus atau penyakit tertentu. Namun, masyarakat juga tidak semestinya diminta untuk percaya hanya berdasarkan pernyataan pejabat.
Jaminan kesehatan ternak seharusnya dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika DKPPP Nias Barat benar-benar yakin seluruh prosedur telah dipenuhi, maka transparansi seharusnya bukan sesuatu yang perlu ditakuti.
Sebaliknya, membuka dokumen justru dapat menjadi cara pemerintah menjawab keresahan masyarakat sekaligus membantah berbagai dugaan dan spekulasi yang berkembang.
Publik kini menunggu jawaban yang konkret:
Babi yang masuk pada 21 Agustus 2026 berasal dari mana? Berapa jumlahnya? Siapa yang memeriksa kesehatannya? Di mana hasil pemeriksaannya? Apakah Sertifikat Veteriner atau SKKH tersedia? Dan atas dasar apa ternak tersebut dinyatakan aman untuk masuk ke wilayah Nias Barat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kesehatan hewan, anggaran desa, serta kepentingan masyarakat luas.
Kalau memang aman, buktikan. Kalau prosedurnya sudah lengkap, buka datanya.
Jangan biarkan persoalan yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan dokumen justru berkembang menjadi keresahan karena minimnya transparansi.
(Utema Gulo)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
