Dalam perspektif kesejahteraan sosial, terdapat banyak gambaran yang secara administratif terlihat sesuai dengan data, namun ketika dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan, ternyata ditemukan perbedaan. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah minimnya cek silang (cross-check) antara data administratif dengan fakta lapangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendataan.
Kondisi tersebut menjadi krusial bagi pemerintah pusat karena data yang disampaikan dari tingkat bawah sering kali lebih banyak bersumber dari dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik, tanpa diikuti verifikasi secara menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang merasa kecewa karena tidak memperoleh bansos dengan berbagai alasan, sementara di sisi lain terdapat pula masyarakat yang menerima bantuan dan tentu merasa terbantu.
Data Administrasi Belum Tentu Menggambarkan Kondisi Ekonomi
Salah satu contoh yang sering terjadi adalah mengenai status pekerjaan yang tercantum dalam KTP. Ada warga yang tercatat sebagai wiraswasta, nelayan, petani, buruh, maupun pekerjaan lainnya.
Persoalannya, status pekerjaan dalam dokumen kependudukan tidak selalu menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang.
Seseorang yang tercatat sebagai wiraswasta, misalnya, belum tentu memiliki usaha tetap dan penghasilan yang mencukupi. Bahkan, istilah wiraswasta pada dokumen kependudukan dalam banyak kasus digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya belum mempunyai pekerjaan tetap.
Kondisi seperti ini dapat menimbulkan perbedaan perspektif ketika data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Seorang warga yang tinggal di wilayah perkotaan dan tercatat sebagai wiraswasta dapat dianggap memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik. Padahal, dalam kenyataannya, yang bersangkutan bisa saja tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tidak menentu, bahkan berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan.
Kurangnya Sosialisasi Ikut Memperumit Persoalan
Persoalan lainnya adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memperbarui data kependudukan, khususnya data pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi.
Pemerintah desa maupun kelurahan memiliki posisi penting dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme pemutakhiran data. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila data administrasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kurangnya informasi tersebut berpotensi menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaktepatan data penerima bansos.
Masyarakat yang sebenarnya sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, misalnya, tetap tercatat sebagai wiraswasta karena tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai mekanisme perubahan data.
Di sinilah persoalan mulai menjadi kompleks. Data yang tidak diperbarui akan terus terbawa dalam proses pendataan berikutnya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan penerima manfaat.
Peran Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Dipertanyakan
Fenomena ketidaksesuaian data seperti ini bukan hanya terjadi di satu wilayah. Persoalan serupa berpotensi ditemukan di berbagai daerah apabila proses pendataan tidak dilakukan secara rutin dan berdasarkan kondisi faktual masyarakat.
Petugas pendata di tingkat paling bawah, seperti kepala dusun, kepala lingkungan, perangkat desa maupun kelurahan, memiliki peran strategis karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat.
Karena itu, pendataan seharusnya tidak berhenti pada pencatatan administrasi, tetapi juga perlu dibarengi dengan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi warga.
Jika proses pendataan hanya dilakukan berdasarkan data lama tanpa pembaruan dan pengecekan di lapangan, maka sangat mungkin terjadi orang yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
Desil Menjadi Salah Satu Dasar Penentuan Penerima Bansos
Pemerintah menggunakan pendekatan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui desil dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Secara umum, kelompok desil menggambarkan posisi relatif kesejahteraan rumah tangga. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, kemudian disusul Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Kelompok Desil 1 sampai 4 pada prinsipnya menjadi kelompok yang lebih diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial, sesuai kriteria dan kebijakan masing-masing program.
Sementara itu, Desil 5 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah bawah, sedangkan Desil 6 hingga Desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan yang semakin tinggi.
Namun, persoalan mendasarnya tetap sama: sebaik apa pun sistem pengelompokan, hasilnya akan bermasalah apabila data dasar yang digunakan tidak akurat dan tidak diperbarui sesuai kondisi masyarakat.
Jangan Sampai Data Mengalahkan Fakta
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pendataan penerima bansos dilakukan secara transparan, berkala, terverifikasi, dan melibatkan masyarakat.
Data administrasi memang penting, tetapi data harus diuji dengan fakta di lapangan. Pemerintah tidak boleh hanya melihat apa yang tertulis di KTP atau KK tanpa memahami kondisi kehidupan warga secara utuh.
Ketepatan sasaran bansos bukan semata-mata persoalan teknis pendataan. Di dalamnya terdapat hak masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Jangan sampai masyarakat miskin kehilangan hak hanya karena status pekerjaannya di KTP tertulis “wiraswasta”, sementara warga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria justru tetap menerima bantuan karena datanya tidak pernah diperbarui.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa/kelurahan perlu duduk bersama membenahi persoalan ini. Sebab, bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, bukan semata-mata berdasarkan data administratif yang sudah tidak sesuai dengan realita.
(Adam)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
