" Persoalan ketahanan pangan sudah selesai di realisasikan, pengelolaan Dana Desa ( DD) tahun 2024, bahkan tidak ada persoalan apapun baik dari masyarakat ataupun dari pihak pengawasan," tegas Ramdan.
Lanjut Ramdan ," persoalan pemberitaan dari salah satu media " Sisa Anggaran Rp 115 Juta Tak Jelas, Kades Cicareuh Bungkam Soal Penggunaan Dana" bisa dikatakan telah menjustice.
Tentu sekali mereka lupa akan Pengelolaan keuangan desa berbasis system, baik dalam pentausahaan, pelaporan, perencanaan sekaligus pertangungjawaban keuangan Desa," bebernya.
Berikutnya, mengenai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat, pada pengelolaan keuangan desa diyakini sudah melaksanakan langkahnya.
Dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, baik itu desa cicareuh sendiri maupun desa desa dikabupaten sukabumi," terang Ramdan.
Saya sendiri telah melakukan undangan, kepada awak media tersebut untuk mempersilahkan datang kekantor desa, agar tidak terjadi miskomunikasi, namun sangat disayangkan mereka tidak datang.
Pada prinsipnya pemdes Cucareuh tidak akan menyebar dokumen selain ke APIP, sekalipun itu kejasaan atau APH, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, kewajiban yang diemban oleh APIP," Pungkas.
Menambahkan," Saya sangat berharap media jangan dijadikan alat, pada dasarnya tuduhan yang terjadi adalah ulah dari salah satu oknum atau lawan politik pilkades.
Apalagi menjual nama masyarakat, jelas sekali pada pemerintahan Desa adanya BPD, menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa," tutupnya
(Red)
.jpg)
