JAKARTA – Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP didampingi oleh Kepala Dinas P2PAP2KB, Dra, H. Yosi Zartini, MM melakukan audiensi ke Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan disambut baik oleh Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Nopian Andusti, SE, M.T di Jakarta, Rabu (13/08/2025).
Dalam audiensi ini, Wabup Netta mengatakan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan wujud kesungguhan dan komitmen Banyuasin untuk terus bersinergi dalam mewujudkan Visi Nasional Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Indonesia.
Netta memaparkan bahwa dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan KB, Banyuasin dihadapkan pada sejumlah persoalan penting yakni laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi, angka unmet need yang signifikan terutama di wilayah terpencil, serta keterbatasan sarana dan tenaga penyuluh KB. Data juga menunjukkan masih tingginya angka stunting di beberapa wilayah, jumlah lansia yang terus meningkat sehingga memerlukan perhatian pada aspek kesehatan dan kesejahteraan, serta kebutuhan pembinaan dan perlindungan bagi balita dan anak.
Selain itu, kondisi remaja di Banyuasin menjadi perhatian serius. Tantangan yang dihadapi meliputi risiko pernikahan usia dini, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, dan rendahnya keterlibatan remaja dalam kegiatan positif yang membangun karakter. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas generasi mendatang jika tidak segera diintervensi melalui pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan remaja secara terpadu.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan penguatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai peluang program unggulan yang dapat diprioritaskan di Banyuasin. Program ini bukan hanya mendukung ekonomi keluarga akseptor, tetapi juga mendorong kemandirian, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan role model keluarga sejahtera,” tambahnya.
Netta menegaskan UPPKA di Banyuasin memiliki potensi besar karena banyak kelompok akseptor yang siap dibina dan dikembangkan usahanya, tersedianya sumber daya lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan adanya peluang pemasaran melalui jaringan digital dan kemitraan usaha
“Saya yakin dengan dukungan Kementerian, kami berharap UPPKA dapat diperkuat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses pasar, sehingga menjadi ikon pemberdayaan keluarga akseptor KB di Sumatera Selatan,” pintanya.
Dalam audiensi ini diharapkan
1. Sinergi yang lebih kuat antara program pusat dan daerah dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
2. Dukungan kebijakan, pembinaan teknis, dan fasilitasi program prioritas KB, penurunan stunting, perlindungan anak, pelayanan lansia, dan pembinaan remaja.
3. Penambahan sarana-prasarana, kendaraan operasional, media KIE, BKB Kit serta rehabilitasi gedung Balai Penyuluhan KB yang kondisinya mengalami kerusakan
4. Penambahan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh KB, termasuk yang fokus pada penanganan balita, remaja, lansia dan ekonomi keluarga.
5. Prioritasi pengembangan UPPKA sebagai program unggulan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor di Banyuasin.
Menyingkapi hal ini, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Nopian Andusti berjanji untuk menelaah lebih jauh dan akan melakukan langkah-langkah strategis terkait apa yang telah diusahakan dan tentu akan mendukung upaya Pemkab Banyuasin dalam pembinaan, fasilitas program prioritas KB, penurunan stunting, perlindungan anak, pelayanan lansia, dan pembinaan remaja.
Selain itu juga akan meninjau kembali terkait tenaga penyuluh KB dan pengembangan UPPKA sebagai program unggulan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor di Banyuasin.
(Alam)
