MUSI RAWAS - Awak media mempertanyakan keterbukaan informasi publik terkait sejumlah proyek desa yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2024 lalu Senin ( 06/ Oktober/ 2025 ) Sukowarno, kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas.
Dari hasil penelusuran awak media, terdapat beberapa proyek pembangunan di Desa Sukowarno, di antaranya sumur bor di Dusun I, gorong-gorong di Dusun IV, serta rabat beton di Dusun I.
Namun, di lokasi proyek-proyek tersebut tidak terlihat papan informasi keterbukaan informasi publik (KIP) sesuai dengan undang- undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan dasar hukum mengenai hak setiap orang untuk mengakses informasi publik serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara terbuka . Dasar hak ini juga tercantum dalam pasal 28 F Undang - undang 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Yang memuat sumber dana, besaran anggaran, dan pelaksana kegiatan sebagaimana mestinya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai besaran dana yang digunakan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Sukowarno, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Selanjutnya, awak media melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Dusun (Kadus) di Kantor Desa Sukowarno.
Dalam keterangannya, mereka menyampaikan bahwa papan informasi proyek memang belum dipasang, meskipun pekerjaan proyek telah selesai sejak tahun 2024.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
“Kalau proyek sudah selesai, semestinya papan informasinya sudah terpasang sejak awal pekerjaan, agar warga tahu sumber dananya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan penjelasan resmi terkait besaran anggaran dan alasan keterlambatan pemasangan papan informasi tersebut.
( Guntur )
.jpg "Pelantikan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Aceh (KOMDA) Periode 2025-2028")
