LAHAT— Di bawah langit Lahat yang mendung, Deka Mandala Putra, Ketua Barisan Muda Lahat sekaligus sosok yang kini berdiri di garis depan sengketa lahan rakyat, memberikan refleksi mendalam di Hari Bela Negara 2025. Baginya, bela negara bukan lagi soal baris-berbaris atau upacara seremonial, melainkan soal keberanian menjaga hak konstitusional warga yang terhimpit modal.
Dalam wawancara khusus, Deka menekankan bahwa kedaulatan negara dimulai dari kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya.
"Bela negara bagi kami hari ini adalah memastikan Ibu Sri Minarti tidak kehilangan sejengkal pun tanahnya. Jika kebun kopi dan karet seluas satu hektar milik rakyat kecil bisa dirusak begitu saja oleh perusahaan dan perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang tanpa sanksi, maka pertahanan negara kita sedang keropos di fondasi paling dasar: keadilan sosial," tegas Deka.
Konflik di Area Tapusan, Desa Tanjung Telang, Kecamatan Lahat, Kabuapten Lahat bagi Deka adalah miniatur dari perjuangan nasional. Baginya, membiarkan korporasi menyerobot lahan masyarakat sama saja dengan membiarkan penjajahan gaya baru (Neo Kolonialisme) tumbuh subur di jantung tanah Seganti Setungguan.
Menanggapi pelaporan dirinya ke Polres Lahat menggunakan Pasal 162 UU Minerba yang kini sudah di tahap penyidikan, Deka menanggapinya dengan nada satir namun teguh. Pasal yang sering dijuluki "pasal pembungkam atau pasal karet" ini justru ia maknai sebagai lencana kehormatan dalam berjuang.
"Ironis, di hari kita diminta membela negara, justru instrumen hukum negara dipakai untuk menekan pemuda yang membela tanah airnya. Kami di panggil, belasan saksi diperiksa, seolah-olah membela hak milik masyarakat adalah kejahatan. Jika menjaga tanah rakyat dianggap merintangi tambang, maka ada yang salah dengan cara kita memaknai pembangunan," lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Deka memberikan pesan kuat untuk seluruh kamerad dan pemangku kebijakan di peringatan Hari Bela Negara tahun ini. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum rekonsiliasi untuk melawan segala macam bentuk ketidak adilan. Mengingat, "Negara ini lahir dari darah pejuang yang ingin rakyatnya sejahtera, bukan dari izin tambang yang meminggirkan warga desa. Kami akan terus berjuang, karena bagi kami, mundur adalah bentuk pengkhianatan terhadap Bela Negara yang sesungguhnya," pungkas Deka Mandala Putra.
(HD)
