Kegiatan diawali dengan ramah-tamah di Aula Lantai III Kantor Bupati Nias. Pertemuan ini disebut sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mendorong percepatan pembangunan. Meski demikian, publik tentu berharap “sinergi” yang dimaksud tidak berhenti sebatas kata-kata manis dalam sambutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, mulai dari jajaran OPD Provinsi Sumatera Utara, pimpinan DPRD Kabupaten Nias, Sekretaris Daerah, hingga unsur Forkopimda dan perangkat daerah lainnya. Kehadiran lengkap ini menunjukkan keseriusan acara, setidaknya dari sisi seremoni.
Dalam kesempatan itu, ditayangkan video profil Kabupaten Nias yang menampilkan potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan kerajinan. Video tersebut memberikan gambaran bahwa Nias kaya akan potensi, meskipun realisasi pengembangannya masih sering berjalan lebih lambat dari tayangannya.
Dalam sambutannya, Bupati Nias menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nias,” ujar Bupati.
Harapan tersebut tentu bukan hal baru, sebab setiap kunjungan pejabat tinggi hampir selalu membawa kalimat serupa. Yang menjadi pertanyaan, kapan harapan itu benar-benar berubah menjadi hasil yang dirasakan masyarakat?
Bupati juga memaparkan perkembangan pembangunan, termasuk Kantor Bupati Nias di Gido yang mulai digunakan sejak 2023, setelah dibangun secara bertahap sejak 2020. Perpindahan pusat pemerintahan disebut memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, meski masih perlu pembuktian lebih luas di lapangan.
Di sisi lain, pembangunan sejumlah fasilitas pendukung seperti Balai Pertemuan, Gedung BKPSDM, dan BAPPERIDA belum sepenuhnya rampung. Bahkan dua di antaranya masih tertunda akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah semangat percepatan pembangunan yang terus digaungkan.
Tak hanya itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota pemerintahan Kabupaten Nias telah disertai penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan nilai mencapai Rp449,7 miliar. Namun hingga kini, masih ada sejumlah gedung yang digunakan dengan status pinjam pakai hingga 2027 sebuah gambaran bahwa proses kemandirian pemerintahan daerah masih “setengah jalan”.
Faktor efisiensi anggaran selama dua tahun terakhir juga disebut menjadi penghambat realisasi pembangunan. Sebuah alasan yang kerap muncul, namun di sisi lain semakin memperpanjang daftar pekerjaan rumah daerah.
“Kami berkeyakinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan perhatian lebih,” ungkap Bupati.
Pernyataan ini pun kembali menegaskan harapan besar kepada pemerintah provinsi harapan yang tentu diikuti oleh masyarakat, yang menunggu bukan sekadar perhatian, tetapi tindakan nyata.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyematan baju adat Nias kepada Wakil Gubernur sebagai bentuk penghormatan, serta pertukaran plakat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Prosesi ini berlangsung khidmat dan penuh simbolik meskipun masyarakat mungkin lebih menunggu simbol lain: realisasi pembangunan yang benar-benar terasa.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun pada akhirnya, publik tidak hanya menilai dari hangatnya penyambutan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang terjadi setelah kunjungan usai.
Sebab, bagi masyarakat, pembangunan bukan soal seremoni tetapi soal bukti.
(Niaskab.go.id/Pidar)
