Komitmen itu disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat menghadiri diskusi terbatas bersama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) NTT di Rumah Juang Garda GMNI NTT, Minggu (19/7/2026). Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT melalui Bank NTT menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10 miliar untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut merupakan respons atas berbagai usulan yang disampaikan pengurus PA GMNI dari seluruh NTT, termasuk aspirasi wilayah Timor yang disampaikan Ketua PA GMNI Kabupaten Malaka, Silvester Nahak, SH.
Dalam penyampaiannya, Silvester meminta Pemerintah Provinsi NTT memberi perhatian serius terhadap keberadaan bendera Merah Putih peninggalan Presiden Soekarno yang masih tersimpan di Istana Raja Kloit. Menurutnya, peninggalan sejarah tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa yang layak dilestarikan sekaligus dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya kebangsaan.
"Sekitar tahun 1960, Malaka saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Belu. Ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Istana Raja Kloit di Desa Builaran, masyarakat membentangkan bendera Merah Putih berukuran sekitar dua meter untuk dilalui Presiden Soekarno saat prosesi penyambutan. Bendera itu hingga kini masih disimpan di Istana Raja Kloit dan kondisinya masih utuh," ujar Silvester Nahak.
Menurut Silvester, apabila dikelola dengan baik, situs sejarah tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa, tetapi juga mampu menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Malaka dan Nusa Tenggara Timur.
Selain mengangkat potensi wisata sejarah, Silvester juga menyampaikan persoalan konflik tanah adat yang hingga kini masih terjadi di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Ia menilai pemerintah perlu hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini kerap berhadapan dengan berbagai kepentingan.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat akar rumput atau kaum Marhaen, sehingga hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan oleh kepentingan kelompok tertentu maupun pemilik modal."Kalau Negara tidak kenal kami, kami juga tidak kenal negara. Itulah slogan atau moto masyarakat adat ketika ada pertemuan dengan mereka, pasti omong begitu," jelas Melki lakalena.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan Pemerintah Provinsi NTT akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan PA GMNI. Salah satunya adalah mengkaji pengembangan bendera Merah Putih peninggalan Presiden Soekarno sebagai bagian dari destinasi wisata sejarah dan kebangsaan di Pulau Timor.
Dalam forum itu, Gubernur juga merespons berbagai masukan dari PA GMNI Alor, Lembata, Sumba, dan Flores Timur. Sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama meliputi implementasi Peraturan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di NTT, hingga perlunya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor hortikultura dan peternakan.
Menurut Melki, pengembangan sektor hortikultura dan peternakan harus menjadi bagian dari strategi meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan bahan pangan bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTT melalui Bank NTT telah menyiapkan dana KUR sebesar Rp10 miliar.
"Tahun ini Pemerintah Provinsi melalui Bank NTT menyiapkan Rp10 miliar untuk Kredit Usaha Rakyat. Jadi teman-teman PA GMNI se-NTT bisa memanfaatkan KUR itu sebagai modal usaha apa saja," ujar Melki Laka Lena.
Diskusi tersebut dimoderatori Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang juga merupakan pengurus PA GMNI NTT, Ambrosius Kodo. Turut hadir Ketua PA GMNI NTT Yoseph Djawa, Sekretaris PA GMNI NTT Emanuel Kolfridus, serta para ketua dan anggota PA GMNI dari 20 kabupaten dan satu kota di NTT. Hanya PA GMNI Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao yang belum mengikuti forum tersebut.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT, mulai dari pelestarian warisan sejarah nasional, penyelesaian konflik tanah adat, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Apabila rencana pengembangan situs sejarah Bung Karno di Malaka dapat direalisasikan, kawasan Istana Raja Kloit berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata kebangsaan di Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya menjaga memori sejarah bangsa, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis; Fabianus Bria
