Lalu terkait persoalan pemasangan informasi mengenai Pendapatan Asli Desa (Pades) di baliho tidak diwajibkan secara spesifik oleh undang-undang di Indonesia.
Namun sangat dianjurkan dan merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa kepada publik. Pada Rabu 05/11/2025.
Enur (bendahara Desa) mengungkapkan ," persoalan pades selesai dilakukan secara transparansi juga pengelolaan cukup transparansi sehingga benar adanya diketahui oleh forkopimcam Kecamatan Bantargadung.
Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari ketahanan pangan yang dibangun Rp. 293.400.000 TA 20222 regulasikan bangun kandang ayam closed house berdiri di tanah kas desa.
" Ya, tentunya, kita memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan pades ini dilakukan secara efektif, transparan, dan digunakan dengan bijak dan tepat sasaran,” tegas Enur.m
Selanjutnya, Pades senilai Rp 5.000.000 / periode, guna biaya tambahan kerja pemdes sendiri, dapat dipastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Desa limusnunggal.
Seperti tambahan biaya kegiatan PHBN & PHBI pengajian rutin bulanan diselenggarakan di kantor aula Desa.
Tambah Giat olah raga, berikut mengurangi keringanan biaya berobat masyarakat di rumah sakit ( RS).
Program kerja penyuluhan kesehatan masyarakat dibantu bidan desa, juga penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Sebab, koordinasi antara pemdes dengan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Kerja sama yang baik dengan seluruh pihak merupakan fondasi utama tata kelola yang efektif,” tegas Rusman, S.Pd.
Kami, berharap, dengan terselenggaran pades selain meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dengan berbagai pihak juga guna mengoptimalkan pendapatan asli Desa berikut pengelolaannya dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkas.
(Muhtar Bahtiar)
