Keabsahan KONI Lampung Timur dipertanyakan Pemda? "Kisruh memuncak" KONI Provinsi Lampung dituntut segera Turunkan Caretaker

LAMPUNG TIMUR - Adanya Penolakan dari Pemerintah Daerah Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata & Kepemudaan & Olahraga, Beberapa Pengurus Cabang Olahraga memutuskan untuk tidak hadir pada kegiatan tersebut dan Ketidakhadiran para cabor ini sebagai bukti bahwa kedudukan saudara Arif Wijaya Putra sebagai pelaksana tugas ketum KONI lamtim tidak di akui sesuai dengan aturan AD ART dan Peraturan Organisasi KONI. 

Beberapa Pengurus Cabor ini mempertanyakan undangan kegiatan Stadium general dan Rakor KONI Lampung Timur yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 25/05/2026, yang di klaim oleh Margono Tarmuji selaku Wakil Ketua 1 mewakili Ketua Umum KONI Provinsi Lampung menyebutkan, salah satu Keynote Speakernya adalah Bupati Lampung Timur, padahal dilihat dari cara bicaranya Bupati Lampung Timur tidak menyampaikan sepatah dua kata pun lalu kemudian melakukan poto bersama setelah itu langsung pulang, parah nya lagi Kegiatan tersebut tidak melibatkan seluruh Cabor yang telah di Verifikasi Faktual langsung oleh KONI Provinsi Lampung Timur belum lama ini, dalam rangka proses persiapan menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026.

Arip Setiawan salah satu Penggiat olah raga & Pengurus Cabang Olahraga mewakli Beberapa Pengurus Cabang Olahraga, menegaskan agar kiranya pemerintah kabupaten Lampung Timur mampu menjadi jemabatan untuk mengakhiri Konflik berkepanjangan apalagi Menjelang Pekan Olaraga Provinsi (PORPROV) tahun 2026 & telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indoenesia (KONI) Kabupaten Lampung Timur. KONI Provinsi Lampung secara aturan ketika masa berlaku PLT berkahir maka seharusnya mengambil alih dengan segera membentuk Carateker, karena Dasarnya sudah jelas, selain adanya penolakan keberadaan KONI Lampung Timur dari Pemerintah Daerah, juga adanya Desakan dari beberapa Pengurus Cabang Olahraga, sehingga membutuhkan kepastian arah organisasi serta persiapan pembinaan atlet menghadapi agenda pekan olahraga propinsi ke depan.

Lebih lanjut Arip kembali menegaskan agar Pemkab lamtim lebih bijak menyikapi permasalahan mal praktek administrasi penunjukan plt ketum KONI ini agar tidak terjadi konflik kepentingan karena di akui atau tidak di akui keberadaan kegiatan tersebut di fasilitasi oleh pemda dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu aula atas kantor bupati lampung timur. Harapan ke depan KONI propinsi Lampung juga bisa bersikap netral dan mengambil langkah sesuai dengan aturan organisasi dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan apalagi terkait kepengurusan KONI ini juga berdampak pada tata kelola keuangan anggaran hibah organisasi. Jangan sampai di kemudian hari akibat dari kesalahan prosedur ini berpotensi memiliki konsekuensi hukum

Jika pengurus KONI Lampung Timur masih seperti sekarang, saya Pribadi meragukan target prestasi pada Porprov Lampung, sulit diraih,” tandasnya. 

Hingga saat ini, pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung belum memberikan kepastian jadwal resmi pelaksanaan Musorkab. Namun sejumlah cabor menginginkan agenda tersebut dapat segera direalisasikan demi menjaga stabilitas organisasi dan fokus pembinaan atlet di daerah.

(Imn)