Kasek SDN 050749 P. Brandan : Semua Ada Aturan Soal Laporan Dana BOSP

 

LANGKAT-  Sejak di gelontorkan dana Bantuan operasional satuan pendidikan ( BOSP) okeh pemerintahan Republik Indonesia melalui Kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek( Kemendikbudristek) dan regulasi penggunaan dana BOS maka semua aturan harus di patuhi agar tidak terhindar dari masalah hukum.

‎

‎

‎Hal ini disampaikan Kepala SDN 050749 jalan  Kalimantan Kelurahan Brandan Timur Pangkalan Brandan , Lisna, SPd  kepada wartawan,Senin(15/6/26). Lisna  memaparkan setiap penggunaan anggaran dana BOSP atau biaya kebutuhan siswa dan sekolah ada mekanisme yang harus di laksanakan dan di patuhi  dengan berpedoman kepada keputusan kementerian pendidikan yang berlaku 

‎

‎Seperti Kemendikbud nomor 8 tahun 2026  tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun 2026 diatur melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026. 

‎

‎Lebih Lanjut Lisna menjelaskan , Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana operasional sekolah agar lebih akuntabel, tepat sasaran, dan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran.

‎

‎Dalam juknis ada poin poin-poin penting dalam implementasi Juknis BOSP 2026, 

‎​Dana BOSP digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah dengan batasan persentase yang tidak perlu saya sebutkan .

‎

‎Tetapi yang jelas setiap sekolah ada perencanaan yang di isusun dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan) melalui aplikasi ARKAS,jelas Lisna.

‎( Adam)

‎​

‎