Penunjukan tersebut tertuang dalam surat bernomor 100.2.1.3/8861/ SJ tertanggal 5 Nopember 2025, dengan klasifikasi . "Amat Segera ". Surat tersebut diterbitkan menyusul penangkapan dan penahanan Gubernur Abdul Wahid oleh KPK pada 3 November 2025.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa, sesuai dengan pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, Mendagri menugaskan Wakil Gubernur Riau untuk mengambil alih pelaksanaan tugas pemerintahan demi menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau.
( Nahar )
