Hari sabtu,06/09/2025 kemarin beberapa perusahaan dan miliik perorangan terpantau oleh media yang telah di pasang plang penyitaan oleh satgas PKH baru sebagian kecil dari jumlah yang ada saat ini luasan Perkebunan kelapa sawit di medang kampai kota Dumai.
Masyarakat medang kampai inisial (HA) salah satu tokoh warga menyebut,kami selama ini berharap semenjak pak prabowo membentuk perpres No 5 tahun 2025 sangat banyak berharap supaya semua Perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah kami ini agar di tertibkan oleh satgas PKH nyatanya di lapangan masih belum efektif imbunya.
Kami selama ini warga Masyarakat medang kampai tidak pernah dapat manfaat dari perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan Perorangan baik dari program plasma begitu juga CSR nya serta bantuan lainya,lanjutnya.
Tim media saat meliput di lapangan menggali informasi dari LSM penggiat lingkungan yaitu ketua pengurus MASPERA grup LKLH kota Dumai A.Rajali Hasibuan bercerita ke awak media memang sampai saat ini penertiban yang di lakukan oleh satgas PKH belum optimal seperti harapan pemerintahan pak presiden PRABOWO dan warga masyarakat,kalau di lihat persentasinya penerbitan kawasan perkebunan sawit di medang kampai ini dan di kota Dumai masih sangat jauh dari harapan pemerintah pusat katanya.
Lanjut kata beliau wajar saja masyarakat bertanya kepada satgas PKH karena menurutnya,warga Masyarakat sangat menunggu hasil kinerja satgas tersebut.
Jadi sampai saat ini masyarakat menduga ada apa pengusaha perkebunan kelapa sawit ini dengan satgas PKH seakan akan tebang pilih seperti ada pesanan atau apalah namanya.
Jadi kita berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini satgas PKH pusat agar bisa memantau kinerja satgas PKH di daerah provinsi Riau supaya jangan ada istilah tebang pilih atau perlakuan khusus penegakan hukum di wilayah kota dumai umumnya di propinsi riau.tutupnya.
( Samosir )
