Menanggapi hal ini, seorang karyawan SPBU memberikan klarifikasi bahwa penyebab utama insiden bukanlah penyelewengan distribusi, melainkan kesalahan operasional internal dalam proses pengisian dan pencatatan harian. Klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa masalah tersebut bersumber dari human error, bukan praktik pelanggaran distribusi BBM.
Kesalahan dalam proses operasional SPBU dapat menimbulkan disparitas antara stok fisik dengan catatan administrasi. Misalnya, jika terjadi pengisian berlebih yang tidak tercatat dengan benar atau kesalahan input volume pada sistem, maka data stok yang tercatat bisa berbeda jauh dengan kondisi aktual di tangki penyimpanan. Ketika perbedaan ini ditemukan saat pemeriksaan rutin, situasinya tampak seolah-olah terjadi kelangkaan mendadak, padahal penyebabnya adalah kesalahan pencatatan.
Dalam konteks operasional SPBU di daerah terpencil seperti Bunut Hulu, risiko kesalahan manusia cenderung lebih tinggi. Keterbatasan infrastruktur, beban kerja tinggi, serta rotasi karyawan yang cepat dapat memperburuk potensi kesalahan administratif. Jika sistem pencatatan dan pelaporan tidak berjalan sinkron, hasil akhirnya bisa menyesatkan dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Pernyataan karyawan yang memastikan tidak adanya praktik penyelewengan menjadi langkah penting untuk meredam spekulasi publik tentang potensi penyimpangan atau penjualan BBM ke pasar gelap. Mengingat solar merupakan komoditas bersubsidi yang vital bagi masyarakat, setiap isu kelangkaan kerap dikaitkan dengan kecurangan distribusi. Oleh karena itu, transparansi dan pembuktian melalui audit internal sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dampak dari insiden ini tidak hanya pada antrean panjang di SPBU, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi lokal. Di Kecamatan Bunut Hulu, solar berperan besar dalam menunjang pertanian, perikanan, dan transportasi. Kekurangan pasokan dapat menunda panen, menghambat distribusi hasil bumi, hingga meningkatkan biaya logistik akibat harus mencari sumber BBM alternatif.
Untuk mencegah kejadian serupa, SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama disarankan segera melakukan langkah perbaikan, antara lain:
1. Pelatihan ulang karyawan secara rutin terkait prosedur pengisian, pencatatan digital, dan rekonsiliasi stok harian.
2. Penerapan sistem otomatisasi seperti sensor tangki terintegrasi agar mengurangi potensi kesalahan input manual.
3. Mekanisme verifikasi silang (cross-check) antarpetugas sebelum laporan harian disahkan, guna memastikan keakuratan data.
Selain itu, peran regulator seperti Pertamina dan BPH Migas perlu diperkuat melalui sistem pengawasan digital yang mampu mendeteksi anomali distribusi secara real-time. Ketika terdapat deviasi volume penjualan yang tidak wajar dibandingkan data historis, sistem seharusnya segera memberikan peringatan kepada pengawas wilayah untuk dilakukan inspeksi mendadak.
Klarifikasi yang diberikan oleh pihak SPBU menegaskan bahwa kelangkaan solar mendadak bukan akibat penyelewengan, melainkan kelemahan pada sistem operasional dan pencatatan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya tata kelola, akurasi data, serta pengawasan berlapis dalam menjaga keandalan distribusi energi terutama di wilayah terpencil yang sangat bergantung pada BBM untuk roda perekonomian masyarakat.
(DEDE BLACK)
