KOTA PEKALONGAN – Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pekalongan Raya, Zaenuri, menyoroti serius keterlambatan penyelesaian proyek vital di Kota Pekalongan. Secara spesifik, Zaenuri menyoroti pembangunan Gedung Inspektorat Kota Pekalongan yang bernilai sekitar Rp5,4 Miliar yang saat ini molor dan memerlukan tambahan waktu pengerjaan.
Zaenuri menegaskan bahwa kasus keterlambatan yang terjadi pada Gedung Inspektorat—yang seharusnya menjadi simbol pengawasan daerah—menjadi bukti perlunya reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
"Pekerjaan Gedung Inspektorat Kota Pekalongan yang lambat hingga harus ada tambahan waktu (atau denda keterlambatan) adalah cerminan masalah pengawasan. Kami mendesak agar Pemerintah Kota Pekalongan, ke depan, merekomendasikan dan memprioritaskan pengusaha lokal dalam pelelangan proyek," ujar Zaenuri.
Empat Alasan Prioritas Pengusaha Lokal
Menurut Zaenuri, penggunaan kontraktor lokal bukan hanya soal nasionalisme, melainkan strategi efektif untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proyek pemerintah di Kota Pekalongan, dengan empat alasan utama:
Pengawasan Lebih Mudah dan Intensif: Keberadaan pengusaha yang berdomisili di Kota Pekalongan akan membuat pengawasan lebih mudah dan cepat. Kontraktor lokal memiliki rekam jejak yang lebih mudah dilacak dan secara moral akan lebih bertanggung jawab atas kualitas proyek di wilayahnya sendiri.
Kemanfaatan Ekonomi Daerah: Prioritas ini memastikan bahwa perputaran dana proyek pemerintah akan memberikan kemanfaatan ekonomi yang optimal, mengalir langsung ke masyarakat lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan usaha-usaha penunjang di Kota Pekalongan.
Mempercepat Komunikasi Kontrol Sosial: Dalam hal ditemukan dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian di lapangan, LSM lokal dapat mudah berkomunikasi dan melakukan klarifikasi langsung dengan pelaksana proyek lokal. "Ini sangat penting di saat ditemukan temuan. Komunikasi yang cepat akan meminimalisir masalah dan menjaga transparansi," tambahnya.
Menghindari Spekulan Proyek Jauh: Keterlibatan kontraktor dari luar daerah seringkali sulit diawasi dan cenderung kurang memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap kualitas hasil akhir.
GNPK-RI berharap Pemerintah Kota Pekalongan dapat menjadikan kasus Gedung Inspektorat ini sebagai momentum untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada potensi lokal demi pembangunan yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan berintegritas.
(Riki)
