Dirinya juga menyampaikan harapan "Adanya sinergi penyiaran, termasuk kemungkinan kerja sama relay siaran berita agar informasi pembangunan di Kabupaten Pemalang dapat tersampaikan secara lebih luas, profesional, dan terstruktur di era digital", tandasnya.
Dalam hal ini, Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pemerataan layanan digital, Rabu (25/2/2026). Rombongan diterima oleh Handoko selaku Ketua Tim Focus Akselerasi Layanan Universal Telekomunikasi di Gedung Sapta Pesona Lantai 6, Jakarta.
Kunjungan tersebut membahas percepatan pemerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pemalang agar transformasi digital dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
Selanjutnya pada Kamis (26/2/2026), Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang bersama Wakil Bupati Pemalang Nurkholes melanjutkan koordinasi dan konsultasi ke Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat. Rombongan diterima oleh Mugi Amano, Ahli Madya Teknisi Siaran sekaligus Ketua Tim Bidang Media Baru Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI, di Gedung RRI Jakarta.
Wakil Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan bahwa kunjungan ke Direktorat Teknologi dan Media Baru bertujuan mendorong transformasi digital di daerah, khususnya dalam pengembangan LPPL Radio Swara Widuri.
“Hari ini kami berkunjung ke Direktorat Teknologi dan Media Baru. Ke depan transformasi digital ini bisa diterapkan di Pemalang. Banyak hal yang harus kita siapkan agar LPPL Radio Swara Widuri mampu bertransformasi digital dan menjadi sumber informasi publik yang baik di Pemalang,” ujarnya.
Sementara itu, Mugi Amano berharap hasil kunjungan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan LPPL Radio Swara Widuri.
“Mudah-mudahan dari kunjungan ini ada hal-hal yang bisa dicontoh atau diaplikasikan di LPPL Radio Swara Widuri Pemalang,” ungkapnya.
Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, menjelaskan bahwa "Secara kewilayahan Pemalang masuk dalam cakupan RRI Semarang. Namun demikian, peluang kerja sama lintas wilayah tetap terbuka tanpa harus melepaskan perizinan yang telah ditetapkan", pungkasnya.
(Eko B Art).
