JAKARTA – Syamsuyudi, S.H. resmi dilantik sebagai Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Bengkulu. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., pada Selasa, 10 Februari 2026, di Golden Ballroom, Lantai Dasar, The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum dimulainya kepengurusan resmi BPI KPNPA RI di Provinsi Bengkulu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penelitian independen terhadap kekayaan penyelenggara negara serta penggunaan anggaran.
Selain Syamsuyudi, turut dilantik jajaran pengurus inti Wilayah Bengkulu, di antaranya Sekretaris Wilayah, Kepala Biro Investigasi, serta staf pendukung lainnya. Dengan terbentuknya struktur kepengurusan ini, BPI KPNPA RI Bengkulu diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh militer serta kepolisian, di antaranya Penasehat Presiden RI Carara Usman, S.H., M.H., Gubernur Banten beserta tim KPK, Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro, S.I.K., M.Si. (Kepala BNNP), Letjen TNI Perdan Lubis (Wakil Panglima TNI Khusus Angkatan Darat), Irjen Pol. M. Jaitun Mutalib, S.H., S.I.K., M.A.P. (Deputi Pencegahan), serta sejumlah Kapolda dan pejabat tinggi lainnya.
Dalam sambutannya usai pelantikan, Syamsuyudi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan independensi lembaga. Didampingi Sekretaris Wilayah Andi Herna Susanti, ia menyatakan kesiapan untuk memperkuat fungsi pengawasan di wilayah Bengkulu.
“Kami siap bekerja secara profesional, objektif, dan tetap menjaga independensi dalam melakukan pengawasan serta penelitian terhadap kekayaan penyelenggara negara maupun penggunaan anggaran di Provinsi Bengkulu,” ujar Syamsuyudi.
Dengan kepemimpinan baru ini, BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pengawasan serta mendorong transparansi anggaran di Provinsi Bengkulu.
(Metri)






