Fadhlullah Redam Gejolak, Aksi Masyarakat Aceh Batal Demi Kawal Hukum

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memilih meredam potensi gelombang aksi masyarakat Aceh di Jakarta dengan mengedepankan jalur hukum. Ia meminta rencana aksi damai yang semula akan digelar komunitas Aceh di Jabodetabek dibatalkan.

Langkah itu diambil setelah Fadhlullah menjenguk Haji Faisal, korban dugaan pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), beberapa waktu lalu.

“Kita hentikan dulu aksi damai. Mari kita kawal bersama agar kasus ini diproses sampai tuntas dan aktor utamanya ditangkap,” kata Fadhlullah, Jum'at, 10 April 2026 kepada wartawan dalam keterangan yang diterima.

Menurut dia, menjaga situasi tetap kondusif lebih penting agar proses hukum berjalan tanpa tekanan. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian kasus harus dilakukan secara beradab dan dalam koridor hukum.

“Kita ini bangsa besar. Persoalan seperti ini harus diselesaikan secara beradab,” ujarnya.

Kunjungan tersebut merespons rencana aksi besar-besaran yang sebelumnya digagas masyarakat Aceh dari berbagai daerah, terutama di wilayah Jabodetabek. Aksi itu disebut sebagai bentuk solidaritas sekaligus tuntutan keadilan atas kasus yang menimpa korban.

Ketua Umum Aksi Masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, mengatakan pembatalan aksi bukan berarti menghentikan tuntutan. Ia menegaskan pengawalan terhadap proses hukum akan tetap dilakukan.

“Kami tidak benci kepada Polri. Kami hanya ingin memastikan kasus ini diusut tuntas dan tidak ada yang kebal hukum,” kata Suryadi.

Ia juga mendesak agar pelaku utama segera ditangkap dan seluruh laporan yang berkaitan dengan kasus tersebut diaudit secara transparan. Selain itu, ia mendorong agar persoalan ini dibawa ke Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat.

Menurut Suryadi, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan sangat ditentukan oleh keseriusan penanganan kasus ini. “Kami percaya kepada Kapolri dan Kapolda. Tapi jika tidak ada kejelasan, aksi yang lebih besar bisa saja terjadi,” ujarnya.

Fadhlullah dalam pertemuan itu turut mengingatkan sejarah panjang masyarakat Aceh sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ia menyinggung pengalaman warga Aceh yang merantau dan kerap menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakadilan.

Ia berharap peristiwa yang menimpa warga Aceh di Jakarta kali ini menjadi yang terakhir.

Sejumlah tokoh Aceh turut mendampingi kunjungan tersebut, antara lain Kamaruddin Abtami, Sulaiman Tole, Mahmuddin, Burhanuddin, serta anggota DPRA Edy Asyaruddin.

Pertemuan antara pemerintah Aceh dan perwakilan massa berlangsung cukup panjang. Hasilnya, kedua pihak sepakat menahan mobilisasi massa dan menunggu proses hukum berjalan.

(M. Farhan Abdillah)