Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., memastikan seluruh bantuan untuk korban banjir harus diterima masyarakat secara utuh tanpa pemotongan sedikit pun, tanpa alasan apa pun. Ketegasan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran publik terhadap praktik-praktik tidak terpuji yang kerap terjadi dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Dana bantuan ini adalah hak penyintas bencana. Tidak boleh ada pemotongan, pungutan, ataupun permintaan bagian dengan alasan apa pun. Jika itu terjadi, segera laporkan,” tegas H. Mukhlis, Senin (11/5/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar imbauan biasa, melainkan pesan keras dari seorang pemimpin yang ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat tidak dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bireuen menilai bantuan bencana adalah amanah negara yang wajib disalurkan dengan penuh kejujuran, integritas, dan rasa kemanusiaan.
“Jangan pernah bermain-main dengan hak rakyat yang sedang tertimpa musibah. Air mata korban bencana bukan tempat mencari keuntungan,” ujar Mukhlis dengan nada tegas.
Adapun bantuan yang diberikan pemerintah kepada korban bencana hidrometeorologi meliputi dana stimulan perumahan, dana stimulan ekonomi, bantuan isian perabot rumah tangga, hingga dana jatah hidup (jadup). Seluruh bantuan tersebut diperuntukkan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak agar mereka dapat bangkit kembali dari keterpurukan pascabencana.
Bupati Mukhlis juga mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai peruntukan yang telah diatur dalam regulasi pemerintah. Menurutnya, bantuan negara harus benar-benar menjadi penopang harapan masyarakat untuk memulai kembali kehidupan mereka yang sempat porak-poranda akibat banjir.
Ia secara khusus meminta seluruh aparatur pemerintah gampong untuk menjaga amanah dan tidak melakukan tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat.
“Keuchik, aparatur desa, maupun pihak lain dilarang menerima uang atau keuntungan apa pun dari bantuan ini. Itu hak masyarakat korban bencana, bukan untuk dimainkan,” tegasnya lagi.
Bahkan, bagi pihak yang terlanjur mengambil atau menerima bagian dari bantuan korban, Bupati meminta agar segera mengembalikannya. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan ruang kompromi terhadap praktik pemotongan bantuan kemanusiaan.
“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengambil hak korban banjir. Bantuan negara tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan,” ujarnya.
Untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan bersih dan tepat sasaran, Bupati juga memerintahkan seluruh camat di Kabupaten Bireuen melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing. Para camat diminta segera mengambil langkah pencegahan apabila ditemukan tindakan di luar ketentuan, termasuk dugaan intimidasi, pengondisian, maupun pungutan liar terhadap masyarakat penyintas.
Sikap tegas Pemerintah Kabupaten Bireuen ini menjadi pesan kuat bahwa nilai kemanusiaan harus berdiri di atas segala kepentingan pribadi. Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan uluran tangan yang tulus, bukan tekanan yang menambah luka.
“Musibah memang datang tanpa permisi, tetapi kepedulian dan kejujuran adalah pilihan yang harus dijaga. Sebab sebesar apa pun bantuan, akan kehilangan makna jika diambil dari air mata orang yang sedang menderita.”
Ketegasan H. Mukhlis pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat kecil, sekaligus peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba mencederai bantuan kemanusiaan.
Karena sejatinya, pemimpin yang baik bukan hanya hadir saat keadaan aman, tetapi berdiri paling depan ketika rakyatnya sedang kesusahan. Dan di tengah derasnya arus cobaan, kejujuran adalah benteng terakhir yang menjaga marwah kemanusiaan.
( Hendra)
.jpg)
