.jpg)
Tanah yang sebelumnya dimiliki M hilang akibat terjangan banjir yang melanda kawasan di Bireuen beberapa waktu lalu.
Kondisi itu memaksanya mengambil keputusan berat: membeli sebidang tanah baru dengan cara berutang agar memenuhi syarat penerimaan bantuan rumah dari pemerintah.
“Kalau tidak membeli tanah, bantuan rumah tentu tidak bisa kami dapatkan karena tidak ada lagi lahan untuk dibangun,” ungkapnya dengan nada penuh harap.
Saat Korban bencana yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan keluarganya. Beban ekonomi yang kini harus ditanggung akibat utang pembelian tanah menjadi persoalan baru yang menambah penderitaan pascabanjir.
Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat kecil yang menjadi korban bencana alam. Menurutnya, bantuan yang diberikan seharusnya mampu meringankan beban warga, bukan justru menghadirkan kesulitan baru.
“Semoga melalui permohonan ini, pemerintah dapat membantu dan meringankan beban kami sebagai masyarakat terdampak banjir,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Bireuen, Selasa (12/5/2026), menegaskan bahwa kebijakan pemerintah hendaknya berpihak kepada rakyat kecil, khususnya masyarakat korban bencana.
Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi yang manusiawi bagi warga yang kehilangan rumah maupun lahan akibat banjir, bukan membiarkan mereka mencari jalan sendiri dengan berutang demi memperoleh bantuan untuk membeli tanah.
“Jangan sampai bantuan rumah justru membuat masyarakat harus meminjam uang untuk membeli tanah. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menyelamatkan rakyat dari kesulitan, bukan menambah beban baru di tengah penderitaan,” tegas Ketua SBSI.
Ia menilai, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap korban bencana mendapatkan perlindungan dan kepastian hidup yang layak. Musibah banjir bukanlah kehendak masyarakat, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan hati nurani dan rasa keadilan.
“Rakyat kecil hanya ingin didengar dan diperlakukan adil. Ketika bencana datang merenggut rumah dan tanah mereka, pemerintah seharusnya hadir sebagai penolong, bukan sekadar pemberi syarat,” tambahnya.
Banjir memang dapat menghanyutkan tanah dan harta benda, namun harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepedulian tidak boleh ikut tenggelam. Sebab, sebesar apa pun sebuah bantuan, nilainya akan lebih berarti ketika disertai empati dan keberpihakan kepada rakyat.
Menyahuti harapan Masyarakat terdampak,
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Marwan, ST., MT., saat dikonfirmasi melalui What's Appnya, menjelaskan Tidak Ada Bantuan untuk lahan yang sudah dibeli , Diapun tidak tahu harus berbuat apa.
(Hendra)
.jpg)
