• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Belum Optimalnya Terminal, Dishub Malaka Tetap Tarik Retribusi Angkutan

    Metronewstv.co.id
    Wednesday, November 18, 2026, 11:13 WIB Last Updated 2026-11-18T04:13:40Z

    MALAKA – Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), memfokuskan pengelolaan dua jenis retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni retribusi terminal bayangan dan retribusi parkir tepi jalan umum.


    Kedua kegiatan tersebut menjadi prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2024.


    "Untuk sementara kita fokus ke dua kegiatan prioritas sesuai rujukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yakni retribusi terminal bayangan dan retribusi parkir tepi jalan," jelas Primus Yosef Nahak, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).


    Lebih lanjut, Primus menjelaskan bahwa pemanfaatan terminal di Kabupaten Malaka hingga saat ini belum dapat berjalan maksimal. Sejak Malaka dimekarkan menjadi daerah otonom baru, fasilitas terminal belum ditata secara optimal karena belum tersedianya angkutan kota sebagai sarana transportasi lanjutan bagi penumpang.


    Ia mencontohkan sistem transportasi di Kota Kupang, di mana bus dari berbagai kabupaten diwajibkan masuk ke terminal. Selanjutnya, penumpang dapat menggunakan angkutan kota untuk menuju tempat tujuan masing-masing.


    "Misalnya seperti di Kota Kupang, biasanya bus-bus dari kabupaten diwajibkan masuk ke terminal. Lalu, di sana angkutan kota yang akan mengangkut penumpang untuk dibawa ke tempat tujuan. Sehingga kita masih terkendala masalah armada angkutan kota," ujarnya.


    Menurut Primus, belum optimalnya pemanfaatan terminal juga berdampak pada pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah perkotaan Betun. Aktivitas kendaraan angkutan umum yang belum tertata dengan baik dinilai dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.


    "Memang benar selama ini terminal kita belum dimaksimalkan dengan baik karena angkutan seperti bus antarkota antarprovinsi maupun angkutan pedesaan belum memanfaatkan terminal untuk parkir. Kendalanya kita di situ," jelasnya.


    Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap melakukan penarikan retribusi terhadap angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024.


    Primus mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Perhubungan, terdapat sebanyak 20 unit angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malaka. Setiap angkutan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp5.000 per hari.


    "Sesuai data kami, ada 20 angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malaka. Sehingga merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2024, tarif retribusi angkutan umum sebesar Rp5.000 per hari ditarik," ungkapnya.


    Ke depan, Primus berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap pengelolaan transportasi serta pelayanan retribusi daerah. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum, baik bus antarkota antarprovinsi maupun angkutan pedesaan, dapat berjalan lebih maksimal.


    Ia berharap, apabila dukungan anggaran yang dimiliki instansinya mencukupi pada tahun-tahun mendatang, pembenahan fasilitas terminal dan penataan angkutan umum di Kabupaten Malaka dapat dilakukan secara bertahap.


    Dengan demikian, selain menjadi bagian dari upaya peningkatan PAD, pengelolaan transportasi di wilayah perkotaan Betun juga diharapkan semakin tertib, nyaman, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.


    (Fabianus Bria)

    Komentar

    Tampilkan