Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan awak media saat melakukan kontrol sosial di lokasi, tidak ditemukan papan informasi maupun identitas pekerjaan yang dapat menjelaskan secara jelas asal-usul kegiatan pembangunan tersebut.
Mulai dari nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, instansi penanggung jawab, hingga identitas kontraktor atau pihak pemborong, belum diketahui secara pasti.
Saat awak media mencoba menggali informasi kepada sejumlah pekerja di lokasi, salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pemborong pekerjaan tersebut."Kami hanya disuruh bekerja. Kami bekerja sebagai tenaga harian dengan upah Rp120 ribu per hari," ungkap salah seorang pekerja.
Pengakuan tersebut menambah tanda tanya mengenai pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pembangunan siring serta jalan setapak tersebut.
Hingga saat awak media melakukan konfirmasi pada Minggu (15/11/2026), informasi mengenai sumber anggaran maupun pihak penanggung jawab pembangunan tersebut belum dapat dipastikan.
Belum adanya identitas pekerjaan di lokasi membuat awak media kesulitan melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Jika pembangunan tersebut menggunakan anggaran pemerintah, masyarakat tentunya berhak mengetahui informasi mengenai sumber dana, besaran anggaran, pelaksana kegiatan, serta instansi yang bertanggung jawab.
Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Melalui pemberitaan ini, awak media berharap pihak yang merasa bertanggung jawab atas pembangunan tersebut dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Sejumlah pertanyaan pun masih menunggu jawaban: siapa pemilik kegiatan pembangunan ini? Dari mana sumber anggarannya? Siapa kontraktor atau pemborongnya? Dan instansi mana yang bertanggung jawab?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pembangunan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pelaksana, pemborong, maupun instansi terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, objektif, dan sesuai fakta.
(Awaludin)






%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








