• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    Pemkab Nias Ikuti Rakor TPID 2026, Bahas Inflasi, Upah Minimum, dan Program 3 Juta Rumah

    Metronewstv.co.id
    Wednesday, November 18, 2026, 08:26 WIB Last Updated 2026-11-18T01:26:40Z

    KABUPATEN NIAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 secara daring, Senin (16/11/2026). Rakor tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.


    Kegiatan berlangsung dari Ruang Rapat Idanogawo, Lantai I Kantor Bupati Nias, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Rapat turut diikuti secara daring oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, serta jajaran pemerintah daerah masing-masing.


    Dari Pemerintah Kabupaten Nias, rapat diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, S.H., M.H., bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Kehadiran jajaran Pemkab Nias merupakan bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan kebijakan nasional serta menyelaraskan pelaksanaan program strategis di daerah.


    Sejumlah agenda penting menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, di antaranya perkembangan pengendalian inflasi daerah, sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.


    Pembahasan tersebut menitikberatkan pada pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan, serta memperkuat dukungan terhadap penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.


    Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Nias diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional agar berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi daerah.


    (Niaskab.go.id/Pidar) 

    Komentar

    Tampilkan