KEPAHIANG – Pelaksanaan kegiatan pembangunan Revitalisasi di lingkungan SMK Negeri 6 Kepahiang mulai menjadi perhatian dan sorotan awak media. Sejumlah pertanyaan muncul terkait transparansi pekerjaan, dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, hingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (16/11/26)
Sejumlah awak media yang mendatangi SMKN 6 Kepahiang untuk melakukan konfirmasi dan peliputan justru mengaku belum berhasil menemui Kepala Sekolah, Bambang. Sikap yang terkesan menghindar tersebut menimbulkan tanda tanya, terlebih ketika sejumlah hal menyangkut pelaksanaan pembangunan hendak diklarifikasi.
Kedatangan awak media bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
DUGAAN MANIPULASI PEKERJAAN, ADA APA DENGAN PEKERJAAN TERSEBUT?
Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya sulitnya memperoleh keterangan dari pihak sekolah. Tim media juga mempertanyakan apakah pelaksanaan pekerjaan pembangunan Revitalisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan yang berlaku.
Munculnya dugaan adanya praktik manipulatif dalam pelaksanaan pekerjaan perlu mendapat perhatian serius. Apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan? Apakah material dan volume pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap setiap tahapan pekerjaan?
Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan yang semakin luas di tengah masyarakat.
Tim media memandang perlu adanya penelusuran lebih lanjut terhadap kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
KESELAMATAN PEKERJA JUGA MENJADI SOROTAN
Selain persoalan transparansi pekerjaan, aspek keselamatan pekerja turut menjadi perhatian. Dalam aktivitas pembangunan tersebut, terlihat pekerja melakukan pekerjaan tanpa dilengkapi perlengkapan keselamatan kerja yang memadai.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan dari pihak pelaksana maupun pengawas kegiatan. Apakah penerapan standar K3 benar-benar dijalankan atau hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif?
Keselamatan pekerja merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan konstruksi dan tidak boleh diabaikan demi mengejar penyelesaian pekerjaan.
KETUA UMUM LENTERA RI: JANGAN SAMPAI ANGGARAN PUBLIK MENJADI CELAH PENYIMPANGAN
Ketua Umum Lembaga LENTERA RI, Tommy Hardianto, S.Kom., turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tommy, dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Pihak sekolah, pelaksana kegiatan, maupun pengawas harus terbuka apabila terdapat pertanyaan mengenai spesifikasi teknis, volume pekerjaan, penggunaan material, serta penerapan keselamatan kerja.
"Jangan sampai kegiatan pembangunan yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menjadi celah terjadinya penyimpangan. Jika pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai RAB dan spesifikasi teknis, silakan dibuka dan dijelaskan kepada publik. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi," tegas Tommy.
Ia juga menekankan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas dalam pelaksanaan proyek.
"Penggunaan anggaran publik harus diawasi. Kami meminta pihak terkait tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas, kesesuaian spesifikasi, dan keselamatan para pekerja. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tentu harus ditelusuri sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
KEPALA SEKOLAH DIMINTA TERBUKA TERHADAP FUNGSI KONTROL SOSIAL
Sebagai lembaga pendidikan negeri, SMKN 6 Kepahiang diharapkan mampu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Terlebih apabila kegiatan pembangunan menggunakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
Sikap terbuka dari pihak sekolah diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang. Komunikasi dengan awak media merupakan bagian dari upaya membangun keterbukaan informasi dan menjaga kepercayaan publik.
TIM MEDIA SIAP MELAKUKAN PENELUSURAN LEBIH LANJUT
Tim media tetap memberikan kesempatan kepada Kepala SMKN 6 Kepahiang, Bambang, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka.
Sejumlah hal yang membutuhkan jawaban meliputi kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan spesifikasi teknis, realisasi volume pekerjaan, penggunaan material, mekanisme pengawasan, serta penerapan keselamatan kerja.
Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, penjelasan yang transparan tentu akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih menunggu keterangan resmi dari pihak sekolah.
Tim media juga membuka kemungkinan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan meminta dokumen pendukung serta melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana, pengawas kegiatan, dan instansi terkait.
Ada apa sebenarnya dengan proyek pembangunan Revitalisasi SMKN 6 Kepahiang? Apakah seluruh pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku? Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, dan hak jawab pihak sekolah maupun pihak terkait.
(Metri)



%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








