Dalam kesempatan itu, Fauzi memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi yang menurutnya sangat bermanfaat bagi seluruh pihak.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
“Komisi II bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja. Fungsi kami adalah menjaga iklim investasi tetap kondusif, namun juga memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja tetap terjamin. Jadi kami ingin industri masuk, tapi pekerja juga harus sejahtera,” tegasnya.
Terkait isu penghapusan sistem outsourcing yang kembali mencuat, Fauzi menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan belum dapat dikomentari lebih jauh.
“Penghapusan outsourcing masih proses panjang. Kami di daerah pada prinsipnya menunggu kebijakan resmi dari pusat. Tentu setiap kebijakan ada plus minusnya. Kami akan patuh terhadap aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Fauzi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pihak agar terus memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja demi membangun ketahanan pekerja di Kota Cilegon.
(Vie)
.jpg)
