Pemerintah Desa Danau Tampang mengklaim bahwa lahan yang dikelola oleh PT. GBS tersebut sebagian masuk wilayah desa Danau Tampang dan bukan sepenuhnya berada di wilayah desa Perambatan.
"Kita ada datanya, termasuk peta wilayah desa yang telah terverifikasi. Kami ingin memperjuangkan lahan desa kami, karena ini juga menyangkut hak anak dan cucu kami nantinya, ", ujar Sekretaris Desa Danau Tampang Ristaudin yang telah menerima kuasa dari Kepala Desa dan BPD untuk mengurus permasalahan tersebut kepada awak media pada Selasa (27/5/2025).
Terkait pengelolaan lahan oleh PT.GBS, dirinya mengatakan pihaknya sudah menyurati pihak GBS di tahun 2021 yang lalu dan pihak GBS bersedia membuka ruang diskusi asal pihak pemkab Muara Enim melalui Tata Pemerintahan (Tapem) segera melengkapi data yang kongkrit.
Untuk itu, Ristaudin berharap pihak Pemkab Muara Enim melalui Tapem segera melakukan tindakan terkait permasalahan tapal batas tersebut dan segera berkoordinasi dengan Pemkab PALI agar permasalahan ini tidak terus berlanjut dan bisa mencapai kata mufakat.
"Karena permasalahan ini sudah menyangkut tapal batas antara kabupaten muara enim dan pali, jadi selesaikan dulu di tingkat kabupaten baru kemudian ke desa, " timpalnya.
Diwaktu yang sama camat Sungai Rotan, Candra Firmansyah, S.E. M.Si., saat dikonfirmasi awak media terkait hal tersebut mengatakan permasalahan ini memang sudah lama berlangsung dan belum ada titik temu.
Namun dirinya mengatakan, pihak kecamatan akan berusaha berkoordinasi dengan Tapem Muara Enim untuk bersama-sama mencari solusi. "Nanti kita koordinasi dengan tapem, semoga bisa dapat solusi secepatnya, " urainya singkat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan,Bupati Muara Enim Edison saat dikonfirmasi media ini melalui pesan whatsapp akan dipelajari dahulu hal ini tutupnya.
(Alisaiin)
.jpg)
