Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, legislatif, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga pemerhati sosial. Narasumber yang hadir antara lain, Prof. Dr. Fauzi Sanusi, SE., MM. – Akademisi, H. Sokhidin, SH – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, IIP Arief Budiman – Praktisi Industri, Hj. Hayati Nufus, SH., M.Si – Kepala DPMPTSP Kota Cilegon dan Ir. H. Fakih Usman, SE., MM Pemerhati Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PCNU Kota Cilegon, H. Erik Rebiin, menjelaskan pentingnya membangun komunikasi yang adil dan inklusif dalam dunia investasi:
“Kita ingin menjembatani agar investasi di Cilegon dapat berkeadilan, baik untuk pengusaha maupun tenaga kerja. Banyak keluhan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti. Kami melihat ada miskomunikasi antara masyarakat dan industri, sehingga menimbulkan gejolak. Bahkan beberapa tokoh masyarakat kini sedang ditahan karena kesalahpahaman tersebut. Oleh karena itu, kami akan membentuk wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat dan industri agar bisa saling memahami,” ungkap Erik.
Ia menambahkan bahwa wadah tersebut akan digagas secepatnya:
“Insyaallah dalam waktu dekat, minggu depan, kami akan mengundang perwakilan elemen masyarakat untuk membahas pembentukan forum ini. Bahkan kami akan mengusulkan kepada pemerintah agar forum ini mendapat payung hukum, baik melalui keputusan wali kota maupun perda.”
Lebih lanjut, H. Erik mengusulkan agar forum ini diisi langsung oleh para pengambil kebijakan, bukan sekadar perwakilan:
"Kami ingin agar Wali Kota, Kapolres, Dandim, Kajari, dan elemen terkait lainnya langsung duduk di forum tersebut. Tujuannya agar keputusan bisa diambil cepat dan tepat. Jika hanya diwakilkan, akan terlalu lama karena harus melewati banyak tahapan birokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, pemerhati sosial Ir. H. Fakih Usman, SE., MM, memberikan tanggapan dari perspektif sosial masyarakat Cilegon.
“Secara umum, Cilegon sudah baik. Hanya saja memang ada beberapa insiden kecil seperti kasus Kadin. Harusnya, sebagai rakyat Cilegon, kita tetap saling menghargai. Polisi juga harus bijaksana. Jangan sampai karena emosi, orang langsung ditangkap,” ujarnya.
Saat ditanya apakah kejadian tersebut termasuk bentuk peraturanisme, ia menjawab, “Menurut saya, ini beda dengan tindakan premanisme. Mungkin ada kesalahan dalam proses tender atau penyampaian bahasa. Tapi ini belum masuk kategori korupsi. Jadi harus disikapi secara bijak oleh Kapolda.”
H. Fakih Usman berharap agar seluruh elemen di Cilegon bisa bersatu dan kompak:
"Cilegon harus akur dan sedulur. Termasuk pejabatnya, Kapolres, Dandim, Danlanal, Kajari, semuanya harus kompak. Kalau kompak, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kita hidup berdampingan, jadi harus saling menjaga kenyamanan bersama," pungkasnya.
(Vie)
.jpg)
