Bengkulu Utara – Ketua Lentera RI, Tommy Hardiyanto, mengecam keras kegiatan pembangunan gedung arsip milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bengkulu Utara tahun 2025. Kecaman ini disampaikan terkait temuan di lapangan yang menunjukkan sejumlah pekerjaan konstruksi diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Hasil pantauan tim investigasi menunjukkan bahwa pekerjaan beton pada gedung tersebut dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat dukung seperti molen, sehingga diduga mempengaruhi kualitas mutu beton yang digunakan. Selain itu, ditemukan bahwa jarak ukuran cincin besi tulang dan reng balok tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta minimnya penggunaan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja oleh pekerja di lokasi. (08/08/25)
Ketua Lentera RI, Tommy Hardiyanto, menyampaikan bahwa meskipun pihak ketiga pada hari ini 8 Agustus 2025 telah mulai menggunakan molen untuk proses pencampuran beton, ia tetap mempertanyakan kualitas bangunan yang sebelumnya dikerjakan tanpa dukungan alat yang sesuai standar. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kegiatan tersebut.
“Dalam hasil pantauan hari ini, pekerjaan sudah menggunakan molen. Tetapi, kita tetap mempertanyakan kualitas bangunan sebelumnya yang tidak menggunakan dukungan alat. Saya selaku ketua Lentera RI akan terus memantau kegiatan ini, dan apabila masih ditemukan kejanggalan, maka kami tidak segan untuk melaporkan dugaan ini ke aparat penegak hukum,” tegas Tommy Hardiyanto.
Lentera RI mendesak agar pihak terkait segera melakukan evaluasi dan memastikan setiap pekerjaan konstruksi mengikuti standar teknis dan prosedur keselamatan kerja demi menjaga kualitas dan keamanan bangunan di masa mendatang.
"saya menduga para pekerja tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, padahal pada saat proses secara administratif pengurusan pencairan nanti itu sangat dibutuhkan, kami berharap kepada tim PHO benar-benar melakukan cross cek terkait laporan-laporan yang disampaikan, jangan sampai terjadi manipulasi data yang bekerja dan yang dilaporkan berbeda pada saat proses administratif pengurusan BPJS ketenagakerjaan." Tutup Tommy
Sampai berita ini diterbitkan awak media belum dapat mengkonfirmasi terkait dugaan ini ke pihak dinas maupun pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan tersebut.
(Metri)
.jpg)
