Dalam hal ini Dr. Harris Turino, ST, SH, MSi., MM, anggota Komisi XI, DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa isu Payment ID telah menuai polemik di tengah masyarakat. Sebab, sistem Payment ID akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari transaksi jual beli, penggunaan dompet elektronik (e-wallet), rekening bank, hingga kartu kredit.
“Harapannya BI mempersiapkan lebih baik. Sosialisasi harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesan pengawasan total terhadap transaksi," Ucap Harris, dalam keterangan persnya, Kamis (14/8/2025).
"Sebelum diuji coba, bicarakan dulu dengan kami di Komisi XI. Pemerintahan Pak Prabowo membutuhkan kestabilan, jangan sampai bikin gaduh yang tidak perlu,” tegas Harris Turino.
Melansir dari pemberitaan https://www.jurnas.com/, disebutkan bahwa dari Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, turut menambahkan bahwa, masyarakat masih terkejut dengan isu Payment ID, setelah sebelumnya sempat muncul kasus pemblokiran rekening yang menimbulkan keresahan. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang baik kepada publik.
“Sosialisasi ini harus terus dilakukan. Masyarakat belum menangkap secara utuh maksud dan tujuan Payment ID. Kalau dilaksanakan tanpa pemahaman yang lengkap, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan lagi,” pungkasnya.
(Eko B Art)
