MERANGIN–Sangat disayangkan pengelolaan bantuan alat berat berupa excavator merk Summitomo yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi melalui program unggulan Jambi Tuntas pada tahun 2018 lalu kini menjadi sorotan warga Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.dan kini alat excavator menjadi besi tua. Pasalnya, sejak pertama kali bantuan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jambi saat itu, Zumi Zola, hingga kini tahun 2025, warga mengaku tidak pernah mengetahui secara jelas ke mana aliran dana hasil pengelolaan alat berat tersebut begitu juga struktur kepengurusannya.22/9/2025.
Kepada media ini, salah seorang warga Desa Mampun Baru mengungkapkan bahwa excavator bantuan pemerintah itu dikelola oleh salah satu ketua kelompok tani (Gapoktan) setempat bernama Sukemi. Alat berat tersebut disewakan kepada masyarakat, bahkan hingga keluar desa, untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembuatan parit, kolam, hingga keperluan perkebunan.
“Mulai alat tersebut berada di desa kami di tahun 2018 sampai sekarang, kami warga tidak pernah tahu dana yang dihasilkan dari penyewa excavator itu. Apakah masuk ke desa, kelompok tani, atau justru untuk pribadi. Bahkan ketika ditanya ke pihak desa, jawabannya mereka tidak tahu karena semua dikelola Gapoktan, serta kepengurusannya tidak jelas ”ada dugaan hasil pendapatan alat tersebut dimampaatkan oleh oknum ketua untuk keperluan pribadinya,"tegasnya dengan nada kesal.
Disampaikannya lagi,"alat saat ini bang, kondisi excavatornya yang dulu menjadi aset berharga desa sudah berubah menjadi rongsokan besi tua. Kerusakan diduga akibat penggunaan terus-menerus tanpa adanya perawatan maupun perbaikan.
Masa untuk biaya perawatan alat tidak ada, kann gak masuk akal bangg, ini sudah tidak beres lagi,tutupnya.
Pihak pemerintah desa saat dijumpai awak media, mengungkapkan,"begini bang saya selaku kepala desa tidak pernah mengetahui bagaimana sistim kerja alat tersebut, dan selama ini Ketua kelompok tani tidak pernah berkordinasi dengan saya khususnya kepemerintah desa, jadi saya tidak dapat memberi keterangan tentang hal itu, langsung saja konfirmasi kepada ketuanya biar jelas,ucap kades S Arman seperti ada rasa kecewa dan kesal.
“Kami minta pihak kecamatan dan kabupaten jangan tutup mata. Aset pemerintah yang diturunkan untuk kepentingan masyarakat desa jangan sampai jadi ajang bisnis pribadi. Ini bantuan resmi dari gubernur dulu, tapi sekarang malah terbengkalai,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini dirilis, pihak media belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pengurus Gapoktan terkait transparansi dana hasil sewa maupun kondisi terkini aset bantuan tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan lemahnya pengawasan aset bantuan pemerintah di daerah. Pertanyaan besar pun muncul: untuk siapa sebenarnya bantuan itu diperuntukkan, rakyat atau segelintir orang?"
Pihak media membuka ruang untuk memberikan hak jawab tentang pemberitaan ini.
(R Munthe)
