Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah strategis Pemkab OKU Selatan dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang sedang bergulir. Karena itu, pihaknya mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
“Rapat ini kita gelar untuk mempelajari duduk persoalan secara mendalam, menyamakan persepsi, serta mendengar masukan dari berbagai pihak,” ungkap Rahmattullah.
Sekda menjelaskan, masyarakat melalui tim kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada Bupati dan Pemkab OKU Selatan agar menghentikan sementara aktivitas di lahan yang menjadi objek sengketa, sampai adanya penyelesaian bersama atau putusan hukum tetap. Dari analisa awal, persoalan ini berkaitan dengan pola plasma maupun koperasi.
“Pemerintah melihat hal ini penting sehingga harus ditangani sesuai aturan hukum. Karena itu Dinas KUKMPP dan instansi terkait kita minta untuk mempelajari persoalan ini secara detail agar bisa dilakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum melibatkan pihak perusahaan, Pemkab perlu memiliki data dan bahan yang kuat agar langkah yang diambil sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun perusahaan. Pemerintah tetap mengedepankan peran sebagai mediator,” tegas Sekda.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Bapperida, Kabag Hukum, Kabag Tapem, serta perwakilan dari Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KUKMPP, dan Kantor Pertanahan OKU Selatan.
(Awaludin)
