PONTIANAK – Pengamat dari Lembaga Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP), Agus Setiadi, SE, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya di bawah kepemimpinan Walikota Edi Rusdi Kamtono, atas respons yang cepat dan akuntabel dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pembangunan Jembatan Jalan Dharma Putra. Proyek yang kini telah rampung ini dinilai sebagai contoh keberhasilan pemerintah daerah yang responsif dan mendengarkan aspirasi warga.
"Kami dari SIKKAP melihat responsivitas Pemerintah Kota Pontianak, yang dikomandoi Bapak Edi Rusdi Kamtono, sangat patut dicontoh. Begitu ada laporan masyarakat pada 14 Mei 2024 silam mengenai jembatan roboh yang merupakan akses vital, langkah-langkah penanganan segera diambil tanpa menunda," ujar Agus Setiadi, SE.
Dalam waktu 24 jam setelah survei lapangan (15 Mei 2024), Dinas PUPR berhasil mendirikan jembatan sementara yang sangat krusial untuk menjaga kelancaran aktivitas harian dan perekonomian warga Pontianak Utara. Meskipun membutuhkan proses administrasi yang harus dilalui, SIKKAP menghargai Pemkot yang tetap teguh mengikuti prosedur hukum pengadaan, termasuk berkonsultasi dengan Ahli Pengadaan Barang/Jasa LKPP (Dr. Fahrurrazi, M.Si), yang mengharuskan pelaksanaan melalui Tender. Hal ini menunjukkan ketaatan pada aturan.
Jadi tidak benar bahwa jembatan tersebut baru dibangun setelah diviralkan oleh salah seorang konten kreator dari luar. Pada saat viral, jembatan tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan akan dilelang. Setiap keluhan dan aspirasi selalu diakomodir pemkot Pontianak, tentu untuk eksekusinya harus prosedural agar tidak menjadi temuan dan pelanggran terhadap ketentuan yang berlaku,” beber Agus, pengamat dari Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP).
Proyek jembatan Dahrma Putra ini semula diusulkan dengan Pagu Rp. 1 Miliar (TA. 2025), akan tetapi berhasil dilaksanakan dengan nilai kontrak yang lebih efisien, yaitu Rp. 796.666.000,00. "Ini adalah indikasi yang baik bahwa dana publik dikelola secara efisien dan transparan melalui mekanisme tender terbuka dan sangat terbuka untuk diawasi oleh Masyarakat termasuk kualitas pengerjaannya," tambah Agus yang juga Ketua Garda Literasi Pemuda ini.
Agus juga menggarisbawahi adanya keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam pengawalan proyek. Kehadiran Wakil Walikota, Ketua DPRD, dan Kepala Dinas PUPR pada proses pemancangan minipile pada 04 September 2025 memberikan jaminan bahwa proyek ini mendapatkan perhatian serius dari eksekutif dan legislatif. "Tindakan Bapak Walikota yang meminta agar pengawasan terhadap proyek ini dilakukan secara berlapis, baik internal maupun melalui keterbukaan proses tender yang dapat dipantau oleh semua pihak merupakan bentuk good governance. Bahkan proyek ini dipantau oleh Kejaksaan dan Kepolisian (Kejari dan Polresta Pontianak) adalah langkah proaktif Pemkot yang harus kita dukung bersama. Ini menunjukkan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dan komitmen Bapak Wali Kota terhadap akuntabilitas publik sangat patut kita acungi jempol," tegas Agus.
Secara teknis, pihaknya mengapresiasi peningkatan kualitas jembatan dengan lebar 6 meter, jembatan baru tersebut justru melebihi standar teknis minimal untuk jalan sekelasnya dimana Lebar jalan existing 5 meter saja, sesuai PERMEN PU No. 5 Tahun 2023, sehingga jembatan yang sudah terbangun ini akan memberikan manfaat lebih besar dan keamanan jangka Panjang bagi Masyarakat.
"Dengan selesainya Jembatan Dharma Putra pada 07 Desember 2025 kemaren, kami berharap infrastruktur ini dapat segera dimanfaatkan sepenuhnya. SIKKAP akan terus mendukung langkah-langkah Pemkot Pontianak yang responsif dan berkomitmen pada transparansi demi terciptanya kebijakan publik yang inovatif, responsif dan berpihak pada rakyat," tutup tokoh Muda Kalimantan Barat ini.
(Tim)
