Nilai D Pelayanan Publik Nias Barat. Emanuel Daeli, Pertanyakan Kepemimpinan Eliyunus: Apa Tidak Mau atau Tidak Mampu

NIAS BARAT - Capaian nilai D dalam penilaian kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, menuai sorotan tajam.

Sorotan tersebut disampaikan Emanuel Daeli, ST, SH, M.Kn, Wakil Ketua Bappilu Partai Golkar Sumatera Utara, yang mempertanyakan kualitas kepemimpinan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu apakah tidak memiliki kemauan politik atau memang tidak mampu mengelola pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Emanuel, rendahnya nilai pelayanan publik tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan dari berbagai persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun aparatur.

Ia menyoroti pengelolaan hak-hak pegawai yang dinilai bermasalah, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat tertahan dan baru dicairkan pada 1 Januari 2026. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian, keadilan, dan akuntabilitas birokrasi.

Selain itu, Emanuel juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, seperti pemutusan beasiswa kedokteran, PPPK Tahap II yang tidak diikutsertakan dalam ujian, serta belum ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu, meskipun Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu telah diterbitkan.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian administrasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu sebagaimana mestinya.

Dalam konteks tersebut, Emanuel mendorong Bupati Eliyunus Waruwu untuk melakukan introspeksi diri dalam memimpin Kabupaten Nias Barat. Ia menilai, evaluasi internal dan keberanian mengakui kekurangan merupakan langkah awal yang penting untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik ke depan.

“Jika pelayanan publik secara resmi dinilai D oleh KemenPANRB, sementara berbagai persoalan mendasar belum diselesaikan, maka introspeksi diri menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas Emanuel.

Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dapat menunjukkan perubahan nyata, bukan sekadar retorika, agar pelayanan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.  

      (UT)