MUSI RAWAS – Pengelola Dapur Rumah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Desa Simpang Gegas Temuan, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, angkat bicara menanggapi pemberitaan di salah satu media terkait dugaan perekrutan karyawan yang dinilai tidak transparan dan memicu kekecewaan sebagian warga, Minggu (11/1/2026).
RS, salah satu warga Desa Sigastu yang diterima bekerja sebagai karyawan MBG, membantah anggapan bahwa perekrutan didominasi oleh orang luar daerah maupun kerabat pengelola.
“Sekitar 99 persen yang diterima bekerja di MBG adalah warga asli TPK. Kalau ada yang mengatakan banyak orang luar atau hanya sanak keluarga tertentu yang diterima, itu tidak benar,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Ia menegaskan bahwa proses perekrutan dilakukan secara profesional melalui tahapan seleksi dan wawancara, bukan penunjukan langsung.
“Prosesnya benar-benar melalui interview dan pemeriksaan berkas. Yang melakukan wawancara adalah tenaga ahli gizi. Tidak asal-asalan dan tidak ada main tunjuk. Dengan adanya MBG di TPK, kami sebagai warga sangat terbantu secara ekonomi. Harapan kami program ini terus berlanjut,” tutup RS.
Sementara itu, pihak pengelola MBG menjelaskan bahwa hingga saat ini program MBG di Desa Simpang Gegas Temuan belum beroperasi secara penuh. Oleh karena itu, perekrutan tenaga kerja masih dilakukan secara bertahap dan terbatas, menyesuaikan kebutuhan awal operasional dapur.
“Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa MBG ini belum berjalan penuh. Jumlah tenaga kerja yang direkrut masih sangat terbatas dan bersifat sementara untuk kebutuhan awal,” ujar pengelola kepada awak media.
Menanggapi tudingan adanya praktik nepotisme, pengelola MBG dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, tidak ada kebijakan yang mengutamakan hubungan kekeluargaan dalam proses perekrutan.
“Itu tidak benar. Jika pada tahap awal ada pekerja yang kebetulan memiliki hubungan keluarga, hal tersebut bukan karena kedekatan, melainkan karena kesiapan dan kebutuhan teknis di lapangan,” tegasnya.
Pengelola menambahkan bahwa pada tahap awal operasional, pihaknya memprioritaskan warga yang siap bekerja dalam waktu cepat, berdomisili di sekitar lokasi, serta memahami kebutuhan dapur, guna memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Di sisi lain, pengelola mengakui bahwa sosialisasi kepada masyarakat masih belum maksimal, terutama terkait mekanisme perekrutan dan tahapan operasional program. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Kami tidak menutup diri dari kritik. Ini menjadi masukan penting agar ke depan mekanisme perekrutan lebih terbuka, terstruktur, dan diketahui masyarakat luas,” ujarnya.
Pengelola memastikan bahwa ketika MBG telah beroperasi penuh, kesempatan kerja akan dibuka lebih luas dan transparan, dengan tetap mengutamakan masyarakat sekitar, khususnya warga Kecamatan TPK.
Program Rumah Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang sebagai program sosial untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat—khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan balita—guna menekan angka stunting dan gizi buruk. Program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, serta penciptaan lapangan kerja bagi warga setempat.
“ Kami berkomitmen menjalankan MBG sesuai prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Kepercayaan publik adalah hal utama yang akan terus kami jaga,” pungkas pengelola.
( Guntur )























