Sebelum memasuki ruang rapat, warga sempat membentangkan spanduk bernada protes keras di halaman gedung. Beberapa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kepala Desa, Caharyadi, segera dicopot dari jabatannya karena diduga telah menyelewengkan dana desa sebesar lebih dari Rp. 230 juta.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Kholiz Jazuli, serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan, Inspektorat, Dinas PMD, DKPP, Camat Bojong, dan Kabag Ops Polres Pekalongan guna memastikan keamanan.
Perwakilan warga, Bahrudin, menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas carut-marutnya tata kelola keuangan di desanya. Ia memaparkan beberapa tuntutan utama warga Randumuktiwaren diantaranya transparansi temuan Inspektorat terkait penyalahgunaan Dana Desa tahun 2020-2024, kejelasan keberadaan bantuan traktor besar yang raib dari lokasi, pengunduran diri Kadus V (Hening Priambodo) dan pengembalian dana sewa tanah bengkok kepada warga dan pengunduran diri Kepala Desa Randumuktiwaren secara etika atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
"Kami sudah melapor sejak 2022, tapi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) baru kami peroleh di akhir 2025 setelah kami gerakkan di media sosial. Kami minta ketegasan, kenapa dana desa bisa terus cair padahal temuan tahun sebelumnya belum selesai," tegas Bahrudin di hadapan pimpinan rapat.
Camat Bojong mengungkapkan bahwa Kepala Desa Randumuktiwaren sulit dihubungi dan jarang hadir dalam rapat koordinasi. "Terakhir bertemu tanggal 5 Desember 2025. Saat ada unjuk rasa pun beliau tidak ada di tempat. Kami sudah melayangkan surat teguran pertama atas permintaan BPD," jelasnya.
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan memaparkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti limpahan laporan dari Kejaksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa poin kerugian material telah mulai dikembalikan ke kas negara (STS).
"Uang sewa bengkok sebesar Rp. 140 juta sudah dikembalikan, dana aspal Dusun Sirandu dan beton di Dusun 6 juga sudah di-STS-kan. Motor juga sudah diganti. Yang belum ditindaklanjuti sampai saat ini adalah terkait evaluasi SK pengangkatan Kadus 5," ungkap Kepala Inspektorat.
Masalah lain yang mencuat adalah raibnya bantuan traktor besar. Dinas Pertanian (DKPP) mengonfirmasi bahwa traktor bantuan tersebut tidak ada di tempat dan pihak Gapoktan telah diberi teguran keras. "Sangat disayangkan, Randumuktiwaren punya potensi pertanian dan peternakan yang bagus, tapi terhambat masalah ini," ujar perwakilan DKPP.
Ketua Komisi A DPRD, Kholiz Jazuli, menekankan agar BPD lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menyarankan warga untuk menempuh jalur PTUN jika ingin menggugat SK perangkat desa.
"Kami mendapat amanat untuk mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut-larut. Pemerintah desa sudah digaji, tanah bengkok itu milik kas desa, bukan milik pribadi Kades atau perangkat. Silakan musyawarahkan lagi, jika Kades masih bisa ditemui, carilah solusi terbaik agar potensi desa tidak mati," pungkas Kholiz.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Ysusuf, S.I.K., M.Si melalui Kabag Ops Kompol M. Farid Amirullah, S.H., M.H menuturkan, pihaknya telah menerjunkan ratusan personil guna pengamanan audiensi warga randumuktiwaren.
"Sebanyak 113 personil kami siagakan guna pengamanan audiensi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan aman hingga usai.
Audiensi berakhir pada sore hari dengan pengawalan ketat dari personil Kepolisian. Warga membubarkan diri dengan tertib, namun tetap membawa harapan agar tuntutan mereka segera dipenuhi oleh instansi terkait.
(Riki)
.jpg "Arisan Rutin Bulanan Foriska Awali Tahun 2026 dengan Cek Kesehatan Gratis")
