Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati John Kenedy Azis berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kondisi Kabupaten Padang Pariaman pascabencana hidrometeorologi. Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati JKA memaparkan kondisi terkini Padang Pariaman secara komprehensif. Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan terus berjalan, namun masih menghadapi sejumlah persoalan besar yang membutuhkan dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Dampak bencana ini sangat luar biasa. Sebanyak 56 jembatan, 53 daerah irigasi, dan 31 ruas jalan mengalami kerusakan. Selain itu, 1.236,8 hektare lahan persawahan terendam yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat,” ungkap Bupati JKA.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian lintas sektor, total nilai kerusakan mencapai Rp1,75 triliun dan nilai kerugian sebesar Rp1,90 triliun. “Dengan demikian, total dampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp3,65 triliun,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, Bupati JKA juga menyampaikan kondisi fiskal daerah yang terdampak akibat bencana. “Akibat bencana ini, Padang Pariaman ibarat mundur 20 tahun. Kami sangat membutuhkan kebijakan Bapak Menteri agar TKD kami dapat dikembalikan. Memang benar Rp147 miliar TKD Padang Pariaman dipotong, namun angka tersebut sangat besar bagi kami,” ujarnya.
Pernyataan Bupati Padang Pariaman tersebut mendapat respons serius dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa kondisi Padang Pariaman menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Tentu ini menjadi perhatian kami dan akan kami usulkan serta suarakan. Saya mengerti kebutuhan yang disampaikan, saya juga sudah turun ke lapangan dan memang ini sangat dibutuhkan serta harus diperjuangkan. Saya berharap gubernur dan wakil gubernur juga turut menyuarakan, karena pintunya sudah terbuka seperti di Aceh. Semoga di Sumatera Barat juga bisa dikembalikan pemotongan TKD” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga memberikan arahan terkait perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Ia meminta agar warga yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan atau menjadi kurang mampu akibat bencana segera didata.
“Silakan didata dan diajukan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Lampirkan juga satu tembusan ke saya agar masyarakat bisa mendapatkan program bantuan langsung tunai,” pungkasnya.
Jamal
.jpg "Arisan Rutin Bulanan Foriska Awali Tahun 2026 dengan Cek Kesehatan Gratis")
