Penurunan ini terjadi di era kepemimpinan Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dan menjadi sinyal penting bahwa sistem jaminan kesehatan daerah masih menghadapi tantangan serius: keberlanjutan pembiayaan, kepesertaan aktif JKN, serta kualitas layanan kesehatan.
UHC bukan sekadar angka, melainkan cermin komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga mendapat akses kesehatan yang layak. Kategori Utama mencerminkan sistem yang stabil, sementara kategori Madya menandakan perlunya langkah cepat untuk memperbaiki pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat terkait faktor penurunan tersebut.
Namun, suara masyarakat mulai mengingatkan. Ketua DPD Ajh Kabupaten Nias Barat menilai penurunan ini wajar terjadi, mengingat banyak layanan kesehatan yang tidak lagi berjalan optimal pada tahun 2025, termasuk layanan ambulance gratis 24 jam, yang dulu menjadi program andalan karena sangat membantu masyarakat.
“Layanan kesehatan banyak yang tidak terlaksana secara optimal sekarang, dan jaminan pemerintah atas JKN masyarakat mungkin kurang maksimal,” ungkapnya.
Meski demikian, penurunan ini bukan akhir, melainkan titik balik. Harapan masyarakat jelas: pemerintah harus segera mengoptimalkan pelayanan di segala bidang, memastikan kebutuhan dasar kesehatan terpenuhi, dan menjadikan UHC sebagai pijakan menuju kesejahteraan yang lebih baik.
Momentum ini harus dihadikan sebagai panggilan untuk bangkit – agar Nias Barat kembali menorehkan prestasi, bukan sekadar piagam, tetapi bukti nyata bahwa kesehatan rakyat adalah prioritas utama.
(UT)
