DUMAI – Di tengah persiapan besar proyek Turn Around (TA) 2026 di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai, muncul sorotan serius terkait pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi ribuan calon pekerja.
Pasalnya, satu lokasi pemeriksaan kesehatan yang menjadi pusat antrean peserta diduga belum mengantongi izin operasional sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota Dumai.
Temuan ini memunculkan pertanyaan besar, bukan hanya soal kelengkapan administrasi, tetapi juga menyangkut aspek legalitas, transparansi penunjukan vendor, hingga keselamatan kerja para calon tenaga proyek strategis tersebut.
Ribuan Peserta Memadati Satu Lokasi, Vendor Lain Justru Lengang
Selama hampir dua pekan terakhir, aktivitas MCU di sebuah ruko di kawasan Jalan Merdeka/Jalan Wan Dahlan Ibrahim, Kota Dumai, terlihat sangat padat.
Hingga malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, antrean calon pekerja terus mengular. Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah peserta yang telah menjalani MCU di lokasi tersebut diperkirakan mendekati seribu orang, dan secara keseluruhan ditaksir dapat mencapai 12.000 hingga 15.000 calon pekerja selama proses rekrutmen berlangsung.
Namun, di balik ramainya aktivitas itu, terdapat sejumlah kejanggalan.
Di lokasi tidak terlihat plang nama resmi fasilitas kesehatan, tidak ditemukan identitas klinik sebagaimana lazimnya tempat pelayanan medis, sementara dua vendor lain yang juga ditunjuk yakni RS Pertamina Dumai dan RS Awal Bros Dumai justru tampak relatif sepi.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pemusatan peserta MCU pada satu titik layanan tertentu.
Legalitas Lokasi MCU Dipertanyakan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, dr. Syaiful, MKM, membenarkan bahwa pihak pengelola lokasi tersebut memang pernah mengurus rekomendasi operasional klinik, namun proses perizinannya belum final.
“Mereka ada mengurus rekomendasi ke kami, tapi izin final ada di DPMPTSP,” ujarnya, Jumat (17/04).
Ia juga mengaku belum mengetahui bahwa lokasi tersebut telah aktif digunakan untuk pelayanan MCU dalam jumlah besar.
Senada, Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hj. R. Dona Fitri Illahi, S.K.M., M.Si., menegaskan bahwa izin operasional klinik tersebut hingga kini belum diterbitkan.
“Masih dalam tahap pemenuhan persyaratan SDM serta sarana prasarana. Sebelum itu terpenuhi, izin belum bisa keluar,” tegasnya.
Artinya, secara administratif lokasi tersebut belum sah beroperasi sebagai fasilitas kesehatan mandiri.
Potensi Perputaran Dana Miliaran Rupiah
Pelaksanaan MCU dalam proyek industri migas bukan sekadar prosedur medis, tetapi juga memiliki nilai bisnis yang besar.
Jika tarif pemeriksaan diasumsikan minimal Rp500 ribu per orang, dengan estimasi peserta antara 12.000 hingga 15.000 orang, maka potensi perputaran dana dari kegiatan ini berkisar antara Rp6 miliar hingga Rp7,5 miliar.
Nilai ekonomi yang fantastis tersebut membuat pemusatan ribuan peserta pada satu lokasi yang legalitasnya belum tuntas menimbulkan kecurigaan publik.
Apakah distribusi peserta MCU berjalan alami?
Ataukah ada mekanisme pengondisian tertentu?
Pertanyaan inilah yang kini mengemuka di tengah minimnya penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.
Berpotensi Langgar Regulasi Hingga Pidana
Secara aturan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin operasional sebelum melakukan aktivitas layanan.
Apabila pelayanan medis dilakukan tanpa izin yang sah, maka dapat berimplikasi pada penghentian operasional, sanksi administratif, denda, hingga pidana sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Lebih jauh, apabila nantinya ditemukan adanya intervensi dalam penunjukan atau pengaliran peserta MCU, persoalan ini juga dapat menyeret unsur penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, hingga dugaan tindak pidana korupsi.
Sorotan turut mengarah kepada pejabat internal bagian medical PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai yang memiliki posisi strategis dalam menentukan kelayakan vendor MCU.
Keselamatan Kerja Jadi Taruhan
Di luar persoalan hukum, aspek paling mendasar adalah keselamatan kerja.
MCU merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja benar-benar layak bekerja di lingkungan kilang migas yang memiliki risiko tinggi.
Apabila pemeriksaan dilakukan pada fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional, maka validitas hasil pemeriksaan tentu patut dipertanyakan.
Kesalahan dalam tahapan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bisa berdampak pada kecelakaan kerja bahkan kehilangan nyawa di kemudian hari.
RS Syafira Beri Klarifikasi
Sebagai bentuk keberimbangan informasi, redaksi melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak RS Syafira Pekanbaru.
Dalam keterangannya, dr. Citra selaku Manajer Marketing RS Syafira Pekanbaru menjelaskan bahwa kegiatan MCU di Dumai tidak membawa nama Klinik Syafira Dumai sebagai fasilitas kesehatan mandiri, melainkan merupakan bagian dari penugasan resmi yang diberikan kepada RS Syafira Pekanbaru oleh PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai.
Menurutnya, bangunan ruko yang digunakan saat ini hanya difungsikan sebagai lokasi pelaksanaan MCU, sementara pengembangan menjadi klinik rawat jalan memang masih dalam proses pengurusan izin.
“Perizinan memang masih berproses di DPMPTSP Kota Dumai, mulai dari pemenuhan SDM, sarana hingga prasarana. Jadi izin yang kami gunakan saat ini adalah izin operasional RS Syafira Pekanbaru, sementara kegiatan MCU dilakukan di Dumai,” jelas dr. Citra.
Ia menegaskan bahwa RS Syafira Pekanbaru merupakan satu dari tiga vendor resmi yang ditunjuk bersama RS Awal Bros Dumai dan RS Pertamina Dumai.
Terkait ramainya peserta MCU di lokasi mereka, pihak RS Syafira membantah adanya pengondisian.
Menurut dr. Citra, tingginya jumlah peserta semata-mata karena faktor kepercayaan calon pekerja dan strategi pelayanan yang dinilai lebih cepat.
“Jika terlihat lebih ramai, itu karena kepercayaan calon pekerja. Kami tetap melayani sesuai kuota harian. Bila melebihi kapasitas, akan kami laporkan ke pihak medical untuk diarahkan ke vendor lain,” ujarnya.
Perlu Audit Menyeluruh
Meski klarifikasi telah disampaikan, persoalan ini dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan dan instansi pengawas terkait diharapkan melakukan audit menyeluruh terhadap:
legalitas lokasi layanan MCU, ketersediaan tenaga medis, kelayakan sarana dan prasarana, sistem pengelolaan limbah medis, hingga mekanisme distribusi peserta ke masing-masing vendor.
Sebab ketika ribuan orang menjalani pemeriksaan kesehatan di lokasi yang legalitas operasionalnya masih diperdebatkan, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga integritas sistem, keselamatan pekerja, dan kepercayaan publik.
Kasus ini pun berpotensi menjadi sorotan besar di jantung industri migas Kota Dumai apabila tidak segera dijelaskan secara transparan.
(Raja Hasibuan)
.jpg)
