DUMAI – Ditengah denyut persiapan proyek besar Turn Around (TA) 2026 di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai, sebuah ironi mencuat ke permukaan. Ribuan calon pekerja menjalani Medical Check Up (MCU) di sebuah klinik yang berdasarkan konfirmasi otoritas setempat justru belum mengantongi izin operasional.
Temuan ini membuka tabir dugaan praktik yang tak sekadar administratif, tetapi berpotensi menyentuh ranah pelanggaran hukum hingga penyalahgunaan kewenangan.
Selama hampir dua pekan terakhir, aktivitas di klinik dijalan Merdeka/Jalan Wan Dahlam Ibrahim Dumai yang katanya berada di bawah naungan RS Syafira Pekanbaru itu terlihat tak pernah surut. Hingga pukul 22.00 WIB, antrean calon pekerja mengular, jumlahnya tidak sedikit estimasi kami dilapangan sudah hampir seribu (1000) calon pekerja melakukan MCU diklinik tersebut. Namun di balik kepadatan itu, ada kejanggalan yang sulit diabaikan.
Tidak ditemukan plang nama resmi, tidak ada identitas fasilitas kesehatan yang lazim terpampang di lokasi pelayanan medis. Di saat yang sama, dua fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk yang memiliki kredensial lengkap RS Pertamina dan RS Awal Bros justru tampak lengang.
Arah yang Terpusat, Pertanyaan yang Menguat
Mengapa ribuan calon pekerja seolah justru diarahkan ke satu klinik yang legalitasnya belum tuntas? Padahal RS Awal Bross dan RS Pertamina juga ditunjuk sebagai Vendor namun justru sepi pasien MCU.
Pertanyaan ini menjadi kunci dalam penelusuran lebih jauh.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai,dr. Syaiful, MKM, mengonfirmasi bahwa pihak klinik memang sempat mengurus rekomendasi untuk operasional Klinik Namun, proses itu belum mencapai tahap final.
“Mereka ada mengurus rekomendasi ke kami, tapi izin final ada di DPMPTSP,” ujarnya, Jumat (17/04).
Lebih jauh, ia mengaku tidak mengetahui bahwa klinik tersebut telah aktif melayani MCU dalam skala besar.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya celah koordinasi atau justru sesuatu yang sengaja berjalan di luar radar pengawasan.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hj. R. Dona Fitri Illahi, S.K.M., M.Si., menegaskan bahwa izin operasional klinik tersebut belum diterbitkan.
“Masih dalam tahap pemenuhan persyaratan SDM dan sarana prasarana. Sebelum itu terpenuhi, izin belum bisa keluar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tanpa izin resmi, fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan menjalankan layanan dalam bentuk apa pun.
Bisnis MCU dan Dugaan Praktik Tak Wajar
MCU dalam proyek industri bukan sekadar prosedur medis ia adalah bisnis dengan nilai ekonomi besar. Setiap pemeriksaan dibayar, dan dengan jumlah peserta mencapai ratusan ribu, potensi perputaran uang pun signifikan.
Dalam konteks ini, pemusatan layanan di satu klinik yang belum berizin memunculkan dugaan adanya praktik tidak wajar dalam penunjukan penyedia layanan.
Dengan asumsi tarif pemeriksaan kesehatan di tiga fasilitas layanan ditetapkan dalam kisaran yang sama, yakni minimal Rp500.000 per orang, maka potensi perputaran uang dari kegiatan ini mencapai angka yang sangat signifikan.
Jika dikalikan dengan estimasi jumlah calon pekerja yang mencapai 12.000 orang, nilai totalnya menyentuh sedikitnya Rp6 miliar. Bahkan angka ini bisa lebih besar, mengingat jumlah pekerja diperkirakan dapat menembus 15.000 orang.
Besarnya nilai tersebut menjadikan pelaksanaan MCU bukan sekadar layanan medis, melainkan juga proyek dengan kepentingan ekonomi yang tinggi.
Dalam konteks ini, pemusatan ribuan peserta MCU hanya pada satu fasilitas yang belum mengantongi izin operasional memunculkan kecurigaan serius. Terlebih, dua fasilitas kesehatan lain yang juga disebut-sebut ikut ditunjuknamun telah memiliki kelengkapan izin dan kredensial justru tampak sepi peminat.
Kondisi yang timpang ini memperkuat dugaan adanya pengkondisian dalam distribusi peserta MCU. Jika benar terjadi, maka persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada praktik yang merusak prinsip transparansi dan keadilan dalam penunjukan layanan.
Di titik inilah, urgensi audit dan penelusuran mendalam menjadi tak terelakkan untuk memastikan apakah aliran peserta MCU murni terjadi secara natural, atau justru telah diarahkan melalui mekanisme tertentu yang patut dipertanyakan.
Apakah ada intervensi?
Apakah proses penunjukan dilakukan secara transparan?
Belum ada jawaban pasti. Namun pola yang terlihat di lapangan menimbulkan tanda tanya besar.
Potensi Pelanggaran Hukum
Secara regulasi, ketentuan sebenarnya tegas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengharuskan setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin operasional sebelum beraktivitas.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan perkara ringan. Sanksinya dapat berupa penghentian operasional, denda besar, hingga pidana, tergantung dampak yang ditimbulkan.
Lebih jauh lagi, jika terbukti ada campur tangan dalam penunjukan klinik, perkara ini berpotensi masuk ke wilayah tindak pidana korupsi.
Dalam kerangka hukum, praktik semacam ini bisa dikategorikan sebagai:
Gratifikasi, Suap, Penyalahgunaan kewenangan, Semua membawa konsekuensi pidana yang serius.
Nama seorang pejabat internal inisial dr (H) Kepala bagian Medical PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai turut menjadi sorotan, mengingat posisinya yang strategis dalam menentukan kelayakan fasilitas MCU. Jika terbukti mengetahui kondisi klinik namun tetap meloloskan, konsekuensi hukumnya tidak ringan.
Risiko Nyata: Keselamatan Kerja Dipertaruhkan
Di luar aspek hukum dan administrasi, ada persoalan yang lebih mendasar yakni keselamatan.
MCU adalah gerbang awal untuk memastikan seorang pekerja layak bekerja, terutama di lingkungan kilang yang berisiko tinggi. Jika dilakukan oleh fasilitas yang belum memenuhi standar, maka validitas hasil pemeriksaan patut dipertanyakan.
Kesalahan dalam proses ini bukan sekadar angka di atas kertas ia bisa berujung pada kecelakaan kerja, bahkan kehilangan nyawa.
Kasus ini kini membuka ruang bagi dilakukannya audit menyeluruh, baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas. Tidak hanya soal izin, tetapi juga menyangkut integritas sistem dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis.
Apakah ini sekadar kelalaian administratif, atau bagian dari skema yang lebih besar?
Jawabannya masih menunggu pembuktian.
Namun satu hal jelas: ketika ribuan orang diperiksa di fasilitas yang legalitasnya belum tuntas, yang dipertaruhkan bukan hanya aturan tetapi juga kepercayaan publik.
Dan di titik itu, persoalan ini tak lagi kecil. Ia berpotensi menjadi skandal besar di jantung industri migas Kota Dumai Idaman.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi, redaksi melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Klinik Syafira.
Dalam pertemuan tersebut, dr. Citra selaku Manajer Marketing RS Syafira Pekanbaru memberikan penjelasan pada Redlinews.id pada Jumat Sore ( 17/04) bahwa pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Dumai tidak membawa nama Klinik Syafira Dumai sebagai entitas layanan mandiri, melainkan merupakan bagian dari penugasan resmi kepada RS Syafira Pekanbaru oleh PT Pertamina Patra Niaga RU II.
Menurutnya, lokasi ruko di Dumai yang saat ini digunakan hanyalah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan MCU. Ia juga mengungkapkan bahwa bangunan tersebut telah dibeli dan direncanakan akan dikembangkan menjadi klinik rawat jalan, meskipun hingga kini masih dalam proses pengurusan perizinan.
“Perizinan memang masih berproses di DPMPTSP Kota Dumai, mulai dari pemenuhan SDM, sarana, hingga prasarana. Jadi izin yang kami gunakan saat ini adalah izin operasional RS Syafira Pekanbaru, sementara kegiatan MCU dilakukan di Dumai,” jelas dr. Citra.
Sebagaimana diketahui, RS Syafira Pekanbaru merupakan salah satu dari tiga vendor resmi yang ditunjuk bersama RS Awal Bros Dumai dan RS Pertamina untuk melaksanakan MCU bagi calon pekerja tahun anggaran 2026.
Menanggapi dugaan adanya pengkondisian, pihaknya menegaskan bahwa seluruh vendor menerapkan tarif yang sama dan tidak ada praktik pengaturan tertentu.
Ia menilai, tingginya jumlah peserta MCU di lokasi mereka semata-mata merupakan hasil dari strategi pelayanan dan pemasaran.
“Jika terlihat lebih ramai, itu karena kepercayaan calon pekerja. Kami tetap melayani sesuai kuota harian. Apabila terjadi kelebihan, akan kami laporkan ke pihak medical untuk diarahkan ke vendor lain,” tambahnya.
Dengan demikian, pihak RS Syafira Pekanbaru menyatakan bahwa seluruh proses yang mereka jalankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pengawasan dari pemerintah daerah tetap menjadi hal krusial. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan pengawasan optimal, khususnya terhadap aspek administrasi perizinan, ketersediaan tenaga medis, kelayakan sarana dan prasarana, hingga mekanisme pengelolaan limbah medis di lokasi pelaksanaan MCU.
Sementara itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai membenarkan bahwa RS Syafira Pekanbaru merupakan vendor resmi yang ditunjuk. Namun, untuk penjelasan teknis di lapangan, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bagian dari ruang jawab atas berbagai poin yang mengemuka dalam pemberitaan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan publik dalam melihat persoalan ini secara utuh dan berimbang seperti dikutip dari di Redlinews.id
Editor : Feri Windria
.jpg)
