CILEGON — Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bintang Laguna, Kota Cilegon, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP GPEI, penasehat DPP, Ketua Caretaker, serta seluruh anggota DPD GPEI Banten. Musda ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan sekaligus menyusun kepengurusan baru periode 2026–2031.
Dalam hasil Musda, peserta menetapkan tim formatur yang kembali diketuai oleh H. Habibudin dengan sekretaris Laura Irawati. Tim ini diberi mandat untuk menyusun struktur kepengurusan DPD GPEI Banten yang selanjutnya akan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Sekretaris Jenderal DPP GPEI, Toto Dirgantoro, menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya Musda tersebut. Ia menilai, forum ini telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
“Saya bersyukur Musyawarah Daerah ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan terbentuknya kepengurusan baru periode 2026–2031, saya berharap di bawah kepemimpinan Pak H. Habibudin yang kedua kali, DPD GPEI Banten dapat terus berkembang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara GPEI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menembus pasar ekspor.
Menurutnya, potensi industri di Banten sangat besar, namun masih perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai, terutama pelabuhan ekspor.
“Kita berharap ke depan ada sinergi antara GPEI dan Pemerintah Provinsi Banten untuk memikirkan penguatan sarana prasarana, termasuk pelabuhan. Karena saat ini aktivitas ekspor masih banyak bergantung pada fasilitas yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Caretaker sekaligus Ketua Formatur, H. Habibudin, menegaskan komitmennya untuk mendorong ekspor dari Banten agar tidak lagi bergantung pada daerah lain.
“Ke depan, kita ingin ekspor dari Banten tidak lagi melalui DKI Jakarta. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar ekspor bisa dilakukan langsung dari Banten, tentu dengan dukungan fasilitas yang memadai,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menjalin kerja sama dengan berbagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) serta instansi terkait guna meningkatkan kapasitas ekspor daerah.
Selain itu, GPEI Banten juga akan fokus pada pengembangan pelaku UKM agar mampu berdaya saing di pasar global.
“Berdasarkan data, saat ini anggota aktif GPEI Banten sekitar 30 pelaku usaha, sementara potensi yang ada bisa mencapai lebih dari 100. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk meningkatkan jumlah pelaku ekspor, sekaligus memastikan ekspor dapat dilakukan langsung dari Banten,” pungkasnya.
Musda ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran GPEI sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. (Vie)
.jpg)
