Penanganan Dugaan Korupsi oleh Cabjari Siborongborong Disorot, Banyak Pemeriksaan Tanpa Kejelasan Hasil.

TAPUT--Penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cabang (Cabjari) Siborongborong kini menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut mencuat seiring intensitas pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai pihak dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah kepala desa diketahui telah dipanggil dan dimintai keterangan terkait pengelolaan Dana Desa (yang kerap disebut Dana Bundes oleh masyarakat setempat). Hampir seluruh kepala desa di Kecamatan

 Siborongborong dan wilayah sekitarnya disebut telah menjalani proses klarifikasi.

Selain itu, para kepala sekolah penerima anggaran revitalisasi juga turut diperiksa. Bahkan, di sela-sela proses tersebut, beredar informasi bahwa cukup banyak sekolah di wilayah hukum Siborongborong yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Namun demikian, hingga kini belum terlihat adanya kesimpulan yang disampaikan secara resmi kepada publik terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Di tengah situasi itu, muncul pula informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak tertentu agar persoalan yang diperiksa dapat diselesaikan. Jika informasi tersebut benar, tentu hal ini sangat disayangkan dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Tingginya frekuensi pemanggilan ini pada awalnya mendapat apresiasi dari masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Namun seiring waktu, publik mulai mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

 Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait penetapan tersangka maupun tindak lanjut hukum lainnya yang disampaikan secara terbuka.

Di sisi lain, sejumlah awak media juga mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dari pihak kejaksaan. Setiap kali dilakukan konfirmasi, wartawan kerap diarahkan untuk datang langsung ke kantor.

Bahkan, pada Senin (6/4), saat jurnalis mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, pertanyaan yang diajukan tidak memperoleh jawaban substansial. Pihak terkait justru menyarankan agar wartawan berkoordinasi dengan staf di kantor.

Namun ketika didatangi, para jurnalis mengaku belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Mereka kerap diarahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa kepastian informasi yang jelas.

Melihat kondisi tersebut, warga Tapanuli Utara, khususnya di wilayah Siborongborong dan sekitarnya, berharap agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran terkait.

Harapan itu muncul karena jika tidak ada evaluasi dan keterbukaan informasi, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan dapat semakin menurun.

  (Edys lumbantoruan)