Kunjungan Wapres ke Labuhan Maringgai, Lampung Timur, itu dinilai DPC BaraJP Tanggamus sebagai gayung bersambut atas surat permohonan yang mereka ajukan bersama 9 kepala pekon pada 26 Januari 2026 lalu.
Dalam surat tersebut, DPC BaraJP Tanggamus dan 9 kepala pekon memohon agar Wapres berkenan meninjau langsung lokasi yang mereka ajukan untuk pembangunan pembukaan badan jalan. Jalan ini dinilai bukan sekadar akses keluar dari keterisolasian, tapi merupakan denyut nadi kehidupan bagi puluhan ribu warga yang selama hampir 30 tahun hak-hak dasarnya terabaikan.
“Selama hampir 30 tahun, hak-hak dasar 30.000 warga kami di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan seolah terlupakan. Tidak adanya jalan darat membuat warga harus menempuh perjalanan 3-4 jam terombang-ambing di atas laut hanya untuk sampai ke Rumah Sakit di Kota Agung,” ujar Hamid, salah satu perwakilan 9 kepala desa/pekon yang terisolir.
Ia mengungkapkan, sudah banyak warga yang meninggal di tengah perjalanan karena keterlambatan mendapat penanganan medis. Kondisi ini juga berdampak pada sektor ekonomi. Warga yang ingin menjual hasil panen harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi laut. Sementara anak-anak di 9 pekon itu banyak yang terpaksa putus sekolah karena sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan.
Keempat poin penderitaan warga tersebut telah disampaikan langsung kepada Wapres Gibran di sela kunjungan kerjanya di Lampung kemarin.
DPC BaraJP Tanggamus berharap kunjungan Wapres menjadi titik awal perhatian pemerintah pusat terhadap nasib warga di wilayah terisolir. Mereka menantikan realisasi peninjauan lokasi agar pembangunan jalan segera bisa direalisasikan.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Ini soal kemanusiaan. Akses jalan adalah hak dasar yang selama ini belum kami rasakan,” tegas Hamid.
Kehadiran Wapres Gibran di Lampung sendiri menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja yang meliputi peninjauan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, SMKN 4 Bandar Lampung, hingga RSUD A. Dadi Tjokrodipo. Di sela agenda itu, DPD Lampung juga menyampaikan empat isu krusial, termasuk soal akses jalan desa yang masih menjadi persoalan di 9 desa di Lampung.
Ketua DPD BaraJP Lampung, Faisal Sanjaya, menyatakan pihaknya siap mengawal dan menjembatani komunikasi antara warga Tanggamus dengan pemerintah pusat.
“Kami akan pastikan aspirasi 9 pekon terisolir ini sampai dan ditindaklanjuti. Ini bentuk nyata peran relawan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Kini, 30.000 warga di Pematang Sawah menanti. Bukan sekadar jalan, tapi harapan untuk hidup yang lebih layak.
(Imn)
.jpg)
