Program digitalisasi pendidikan yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut sejatinya menjadi simbol harapan baru bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya di daerah. Namun di lapangan, harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan yang terus dipendam oleh pihak sekolah.
Bantuan tersebut diketahui disalurkan sebelum bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Akan tetapi hingga kini, perangkat modern bernilai tinggi itu masih tersimpan dan belum dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah penerima di Kabupaten Bireuen.
Salah seorang kepala sekolah di Bireuen yang enggan disebutkan namanya, Rabu (13/5/2026), mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemasangan perangkat tersebut secara mandiri. Sebab, proses instalasi disebut harus dilakukan oleh teknisi khusus yang telah ditunjuk.
“Sekolah tidak punya hak memasang sendiri karena sudah ada teknisinya. Tapi sampai hari ini belum juga dipasang. Padahal perangkat itu sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kami,” ungkapnya penuh harap.
Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan. Di tengah semangat pemerintah mendorong transformasi pendidikan digital, fasilitas yang seharusnya menjadi jembatan menuju kemajuan justru terkesan terbengkalai tanpa kepastian.
Padahal, perangkat Interactive Flat Panel atau papan interaktif pintar tersebut bukan sekadar televisi biasa. Perangkat ini merupakan teknologi pembelajaran modern berukuran besar, umumnya 75 inci, yang dirancang khusus untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara interaktif.
Salah satu merek yang disalurkan ke sekolah-sekolah yakni Hisense tipe 75WM61FE dengan sistem berbasis Android 13 serta memori internal 16 GB. Perangkat ini mampu digunakan untuk menulis dan menggambar secara digital melalui sentuhan layar, menampilkan materi ajar, video pembelajaran, hingga mendukung pembelajaran interaktif berbasis teknologi.
Program digitalisasi pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kemajuan pendidikan nasional. Sebanyak lebih dari 288 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia direncanakan menerima perangkat smartboard tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 271 ribu sekolah telah dinyatakan siap menerima setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan.
Pemerintah bahkan menerapkan tiga lapis verifikasi agar bantuan tepat sasaran, yakni melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), validasi dinas pendidikan, serta surat kesediaan dari sekolah penerima. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan digitalisasi pembelajaran.
Digitalisasi pendidikan sejatinya bukan sekadar menghadirkan alat modern ke ruang kelas. Lebih dari itu, digitalisasi adalah upaya membangun masa depan generasi bangsa agar mampu bersaing di era global dan menguasai keterampilan abad ke-21. Anak-anak Indonesia tidak boleh tertinggal hanya karena fasilitas yang sudah tersedia gagal dimanfaatkan akibat lambannya penanganan teknis.
“Pendidikan adalah cahaya peradaban. Ketika fasilitas pendidikan dibiarkan terbengkalai, maka yang ikut tertahan bukan hanya alatnya, tetapi juga harapan dan masa depan anak-anak bangsa.”
Para kepala sekolah di Bireuen disebut telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Namun hingga kini belum ada solusi nyata yang mampu menjawab keresahan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai bantuan yang lahir dari niat baik negara hanya menjadi pajangan tanpa manfaat, sementara para siswa di daerah sangat membutuhkan akses pembelajaran modern demi mengejar ketertinggalan pendidikan.
(Hendra)
.jpg)
