SELUMA– Persoalan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kian memanas. Muncul dugaan bahwa sejumlah anggaran Dana Desa dialihkan untuk kegiatan EMTIQ tanpa melalui proses musyawarah, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Menurut keterangan salah satu perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kabupaten Seluma, para ketua ABDESI se-Kabupaten Seluma dalam waktu dekat berencana menggelar pertemuan dengan Bupati Seluma. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan terkait penggunaan Dana Desa serta pencairan Dana Siltap yang hingga kini belum diterima oleh pihak desa.
Situasi semakin memprihatinkan setelah sebanyak 19 kantor desa di wilayah Kecamatan Sukaraja resmi ditutup. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes. Kepala Desa Sari Mulyo, Suparman, menjelaskan bahwa penutupan terpaksa dilakukan karena Dana Desa dan Dana Siltap belum juga dicairkan, sehingga aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Bengkulu sekaligus Ketua SKD Senyap 08 Bengkulu, Syamsuyudi, SH, menyampaikan imbauan kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma agar segera turun tangan. Ia meminta dilakukan pengecekan serta penyelesaian masalah secara cepat dan adil.
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan serius. Kami berharap pemerintah daerah tidak menunda-nunda, agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Syamsuyudi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seluma terkait dugaan pengalihan Dana Desa maupun penutupan kantor desa tersebut.
(Metri)
.jpg)
.jpg "Aktivitas Somel Disorot Warga, Kayu Olahan Diduga Tanpa Izin di Tanjung Karang, kecamatan Putussibau Utara")
