Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan selama proses ujian berlangsung, mulai dari gangguan sistem, perubahan jawaban peserta tanpa persetujuan, keterbatasan waktu pengerjaan yang dianggap tidak rasional, hingga ketidakjelasan mekanisme penilaian. Kondisi itu memicu keresahan peserta dan memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas serta transparansi penyelenggaraan seleksi.
Koordinator aksi menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mendorong penyelenggara bertanggung jawab atas dugaan kekacauan sistem yang dinilai merugikan peserta ujian.
“Jika pelaksanaan ujian benar-benar profesional dan transparan, maka tidak ada alasan untuk menolak audit independen maupun evaluasi total,” tegas perwakilan AMPH dalam orasinya.
Selain persoalan teknis, massa juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan serta kualitas infrastruktur ujian yang dianggap tidak siap. Bahkan, muncul desakan agar dilakukan audit forensik terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan ujian, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
AMPH turut meminta keterlibatan sejumlah pihak, termasuk DPRD Sumut dan Ombudsman RI, guna memastikan adanya investigasi independen terhadap seluruh tahapan pelaksanaan seleksi. Mereka juga mendesak dilakukannya ujian ulang yang dinilai lebih adil, terbuka, dan bebas dari gangguan teknis.
Seorang pelamar berinisial FSD yang berasal dari Pulau Nias turut menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan ujian tersebut. Ia mengaku perjuangan peserta dari daerah kepulauan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat jarak tempuh, biaya perjalanan, hingga pengorbanan waktu yang tidak sedikit demi mengikuti seleksi di Kota Medan.
“Kami datang dari Pulau Nias dengan perjuangan dan biaya yang besar. Sangat mengecewakan ketika yang kami hadapi justru sistem ujian yang error dan waktu pengerjaan yang sangat mepet,” ujarnya.
FSDberharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap para pelamar dari Kepulauan Nias dan daerah terpencil lainnya yang harus menempuh perjalanan jauh demi mengikuti proses seleksi.
“Bukan hanya lelah, tetapi juga sangat banyak memakan biaya. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap peserta dari daerah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hasil seleksi apabila proses berjalan secara profesional dan adil.
“Saya tidak akan menyesal jika kalah dengan sistem yang baik, karena itu hal yang biasa. Tetapi saya merasa tidak mendapat keadilan. Jauh-jauh dari Nias, yang didapatkan hanyalah sistem ujian yang error,” tegas FSD.
Namun hingga aksi berakhir, massa mengaku kecewa karena tidak ada satu pun perwakilan dari BKN Regional VI Medan yang menemui demonstran. Sikap diam tersebut dinilai memperkuat tanda tanya publik terhadap keseriusan penyelenggara dalam merespons tuntutan masyarakat.
“Ketika publik meminta penjelasan dan evaluasi, justru tidak ada pihak yang bersedia memberikan klarifikasi. Ini menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi nasional,” ujar massa aksi.
AMPH menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Mereka menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial demi menjamin proses seleksi berjalan jujur, transparan, dan bebas dari dugaan penyimpangan.
(Itesduha)
.jpg)
