• Jelajahi

    Copyright © Metronewstv.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sports

    ‎Kades Pangkalan Siata Diduga Pungli Pembuatan EKTP Langgar UU NO 6,/20140 Tentang Desa ‎

    Thursday, September 17, 2026, 12:02 WIB Last Updated 2026-09-17T05:02:12Z

    LANGKAT- Kepala Pemerintahan Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat di duga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Desa Pangkalan Siata dan melanggar UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa.

    ‎

    ‎Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), larangan bagi Kepala Desa (Kades) untuk mengutip uang administrasi atau melakukan pungutan liar (pungli) secara umum diatur dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c.Pasal tersebut berbunyi bahwa Kepala Desa dilarang:Huruf b: "Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu

    ‎

    ."Huruf c: "Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya."Aturan penjelas yang secara spesifik menyebutkan kata "Layanan Administrasi" diatur dalam peraturan turunan UU Desa, yaitu Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    ‎

    ‎ (Permendes PDTT) Nomor 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menegaskan:"Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa."  

    ‎


    ‎Sebagai  Kepala Desa oknum S seharusnya melayani administrasi pembuatan KTP secara gratis namun pihak Kepala Desa menetapkan harga pembuatan EKTP sebesar Rp 200.000 .

    ‎

    ‎

    ‎Lebih lanjut beberapa  warga  membeberkan pekerjaan Kepala Desa Pangkalan Siata bukan saja seputaran Desa  Siata tetapi sampai keluar Desa Pangkalan Siata seperti Desa Halaban Kecamatan Besitang  dan jarang ada di tempat.

    ‎

    ‎Diluar  Desa  Pangkalan Siata oknum S sebagai  Kapala Desa Pangkalan Siata di duga merangkap calo dengan menetapkan harga mulai dari Rp 200.000 sampai Rp 300.000, beber Adi

    ‎

    ‎Terkait pungli Desa Pangkalan Siata salah seorang aktivis LSM Langkat Zulfahmi menjelaskan , terkait  Layanan Administrasi di  Desa, dilarang memungut biaya untuk pembuatan surat pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, atau pengurusan administrasi kependudukan lainnya

    ‎

    ‎Apabila ada Kepala Desa merangkap menjadi calo kata Zul maka Kepala Desa bisa di beri sanksi karena indisipliner karena sibuk mengurus administrasi kependudukan sebagai calo ,jelas Zul.

    ‎

    ‎Kepala Desa Pangkalan Siata ketika hendak dikonfirmasi via perangkat telpon sedang tidak aktif,di SMS sampai berita ini di turunkan belum membalasnya

    ‎

    ‎Terpisah Kepala Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Susu Jamilah, S. SOS  beberapa kali dihubungi baik telpon maupun SMS tidak membalas .Dan ketika di konfirmasi , Kamis (17/9/26) di kantor Camat Pangkalan Susu oknum Camat sedang tidak ada di tempat, menurut salah seorang staf yang namanya tidak untuk di publikasikan mengatakan ibu Camat belum masuk ada urusan acara di PLTU 

    ‎

    ‎

    ‎Sementara Sekretaris Camat /(Sekcam) Pangkalan Susu juga tidak ada atau tidak masuk menurut staf Sekcam sedang menghadiri acara ke Inpekstorat Kabupaten Langkat di Stabat, ujar Staf. 

    ‎(Adam)

    Komentar

    Tampilkan