Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), larangan bagi Kepala Desa (Kades) untuk mengutip uang administrasi atau melakukan pungutan liar (pungli) secara umum diatur dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c.Pasal tersebut berbunyi bahwa Kepala Desa dilarang:Huruf b: "Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
."Huruf c: "Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya."Aturan penjelas yang secara spesifik menyebutkan kata "Layanan Administrasi" diatur dalam peraturan turunan UU Desa, yaitu Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Permendes PDTT) Nomor 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menegaskan:"Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa."
Sebagai Kepala Desa oknum S seharusnya melayani administrasi pembuatan KTP secara gratis namun pihak Kepala Desa menetapkan harga pembuatan EKTP sebesar Rp 200.000 .
Lebih lanjut beberapa warga membeberkan pekerjaan Kepala Desa Pangkalan Siata bukan saja seputaran Desa Siata tetapi sampai keluar Desa Pangkalan Siata seperti Desa Halaban Kecamatan Besitang dan jarang ada di tempat.
Diluar Desa Pangkalan Siata oknum S sebagai Kapala Desa Pangkalan Siata di duga merangkap calo dengan menetapkan harga mulai dari Rp 200.000 sampai Rp 300.000, beber Adi
Terkait pungli Desa Pangkalan Siata salah seorang aktivis LSM Langkat Zulfahmi menjelaskan , terkait Layanan Administrasi di Desa, dilarang memungut biaya untuk pembuatan surat pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, atau pengurusan administrasi kependudukan lainnya
Apabila ada Kepala Desa merangkap menjadi calo kata Zul maka Kepala Desa bisa di beri sanksi karena indisipliner karena sibuk mengurus administrasi kependudukan sebagai calo ,jelas Zul.
Kepala Desa Pangkalan Siata ketika hendak dikonfirmasi via perangkat telpon sedang tidak aktif,di SMS sampai berita ini di turunkan belum membalasnya
Terpisah Kepala Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Susu Jamilah, S. SOS beberapa kali dihubungi baik telpon maupun SMS tidak membalas .Dan ketika di konfirmasi , Kamis (17/9/26) di kantor Camat Pangkalan Susu oknum Camat sedang tidak ada di tempat, menurut salah seorang staf yang namanya tidak untuk di publikasikan mengatakan ibu Camat belum masuk ada urusan acara di PLTU
Sementara Sekretaris Camat /(Sekcam) Pangkalan Susu juga tidak ada atau tidak masuk menurut staf Sekcam sedang menghadiri acara ke Inpekstorat Kabupaten Langkat di Stabat, ujar Staf.
(Adam)




%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








