Penolakan tersebut muncul di tengah polemik antara warga yang mendukung dan menolak rencana investasi. Perbedaan pandangan itu mulai mencuat sejak sosialisasi rencana investasi yang berlangsung di Kantor Kampung Srer pada 3 Oktober 2026. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Distrik Seremuk, tetapi hingga kini kedua kelompok warga disebut belum mencapai kesepakatan.
Perkembangan polemik berlanjut pada 14 Oktober 2026, ketika kelompok warga yang menolak investasi menggelar jumpa pers di bantaran Sungai Sembra. Sehari kemudian, pada 15 Oktober 2026, kelompok warga yang mendukung investasi juga menggelar jumpa pers untuk menyampaikan sikap penerimaan terhadap rencana investasi pabrik air kemasan tersebut.
Pada Minggu (18/10/2026), kelompok warga yang menolak kembali menggelar jumpa pers. Mereka menyampaikan aspirasi sekaligus menyerukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat agar persoalan rencana investasi di wilayah hulu Sungai Sembra mendapat perhatian lebih luas.
Marlon Kalilago, perwakilan Marga Kalilago, mengajak para pemuda Suku Srer untuk bersatu dalam menyikapi rencana investasi tersebut. Ia mengingatkan masyarakat agar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji yang disampaikan pihak tertentu.
“Saya mengajak semua pemuda Suku Srer untuk mari sama-sama rapatkan barisan, dan jangan dengan rayuan dari siapa pun, jangan tergiur dengan janji supermi dan uang, tapi ayo rapatkan barisan untuk kita tolak investor air yang mau kasih rusak Kali Sembra,” ujar Marlon.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan perubahan kondisi air Sungai Sembra apabila kegiatan investasi tersebut berjalan. Menurutnya, sungai memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat adat sehingga kelestariannya perlu menjadi perhatian dalam setiap rencana pemanfaatan sumber daya alam.
“Sekarang Sembra airnya biru bagus begini, jangan sampai nanti investor masuk baru air sudah berubah warna. Pemerintah dan investor mau datang kami tra pake, karena bukan kamu pemerintah atau investor punya, tapi ini kami punya air,” katanya.
Sementara itu, Darius Sreifi, Ketua Komunitas Pemuda Adat Slow Bailo Suku Srer, secara terbuka meminta dukungan berbagai organisasi dan lembaga untuk membantu masyarakat yang menolak rencana investasi tersebut.
“Saya meminta bantuan dan dukungan dari teman-teman OKP Cipayung, Pemuda Adat, serta LSM Lingkungan dan semua pihak untuk membantu kami,” kata Darius.
Dalam jumpa pers tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi melalui sejumlah pamflet. Salah satu tulisan yang dibawa berbunyi, “Suku Srer bukan saja hidup dari investor, tetapi Suku Srer hidup dari hasil alam yang sudah disediakan Tuhan kepada kami Suku Srer.”
Tulisan lainnya menggambarkan kekhawatiran warga terhadap masa depan generasi mendatang apabila pemanfaatan Sungai Sembra dinilai mengancam sumber penghidupan masyarakat adat.
Warga yang menolak investasi menegaskan bahwa kelestarian sungai dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat menjadi perhatian utama mereka. Mereka berharap aspirasi tersebut didengar oleh pemerintah, pihak investor, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rencana investasi itu.
Di sisi lain, polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di antara warga terkait rencana pembangunan pabrik air kemasan. Karena itu, penjelasan mengenai rencana kegiatan, mekanisme investasi, dampak lingkungan, serta kedudukan dan persetujuan pemilik hak ulayat menjadi hal penting untuk diklarifikasi secara terbuka.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan pihak investor dan pemerintah setempat terkait penolakan yang disampaikan kelompok warga tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait diperlukan agar seluruh pandangan dapat disajikan secara berimbang.
(Moy)
%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)
