PUTUSSIBAU – Penanganan kasus dugaan penampungan dan penjualan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejak seorang pria berinisial H.T. diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kapuas Hulu pada 21 April 2026, perkembangan penanganan perkara tersebut masih menjadi tanda tanya.
Foto dokumentasi penindakan memperlihatkan seorang tersangka dihadirkan bersama sejumlah barang bukti yang diamankan petugas. Dalam papan keterangan perkara, H.T. disangkakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adapun barang bukti yang ditampilkan meliputi bong coke, emas pasir, alat timbang, serta sejumlah peralatan peleburan. Total emas yang diamankan dalam perkara tersebut mencapai 260,49 gram, terdiri atas 251,26 gram emas cor dan 9,23 gram emas pasir.
Penindakan itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi emas tanpa izin. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan H.T. beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Namun, hingga 21 November 2026, atau sekitar tujuh bulan setelah penindakan dilakukan, masyarakat masih menantikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Asal-usul Emas dan Dugaan Jaringan Penampungan Dipertanyakan
Perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan seseorang yang diduga melakukan penampungan atau penjualan emas tanpa izin. Lebih jauh, penyidik diharapkan dapat menelusuri asal-usul emas tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pemasok, penambang, maupun pihak lain dalam rantai perdagangan emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Pertanyaan publik pun mengarah pada sejauh mana pengembangan penyidikan dilakukan. Apakah emas seberat 260,49 gram tersebut telah ditelusuri asal-usulnya? Apakah penyidik telah memeriksa pihak-pihak yang diduga menjadi pemasok? Dan apakah terdapat kemungkinan keterlibatan jaringan penampungan atau perdagangan emas lainnya?
Persoalan PETI bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum di sektor pertambangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta dampak sosial bagi masyarakat.
Polres Kapuas Hulu Diminta Memberikan Penjelasan
Atas dasar kepentingan publik dan transparansi penegakan hukum, Kapolres Kapuas Hulu dan Kasat Reskrim diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah hal berikut:
Bagaimana perkembangan status hukum H.T. setelah diamankan pada 21 April 2026?
Apakah proses penyidikan terhadap perkara tersebut masih berjalan?
Apakah berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan kepada kejaksaan?
Apakah asal-usul emas seberat 260,49 gram telah ditelusuri secara menyeluruh?
Apakah penyidik telah mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pemasok maupun penampung lainnya?
Apabila perkara dihentikan, apakah penghentian penyidikan telah dilakukan sesuai mekanisme hukum, termasuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tudingan terhadap institusi kepolisian maupun pihak yang sedang menjalani proses hukum. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan fungsi pers dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Minerba beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, terdapat ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah, sepanjang unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. H.T. tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tujuh bulan bukan waktu yang singkat untuk menunggu kepastian. Masyarakat berhak mengetahui apakah perkara ini masih dalam proses penyidikan, telah dilimpahkan kepada kejaksaan, atau dihentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Transparansi bukan sekadar kewajiban institusi, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Media membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolres Kapuas Hulu, Kasat Reskrim, pihak kejaksaan, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang.
(DEDE BLACK)






%20Narkotika%20Kelas%20IIA%20Muara%20Beliti%20di%20Kabupaten%20Musi%20Rawas.jpg)








