BPK Sudah Tetapkan Dinkes Sorsel, Advokat Ferry Onim Desak Audit Bendahara Dan PPK Terkait Dugaan Aliran Dana Tidak Jelas

SORONG - Menindaklanjuti telah ditetapkannya Dinas Kesehatan (Dinkes) Sorong Selatan oleh BPK RI, Advokat 1001 Sungai Ferry ONIM, S.H mendesak BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap Bendahara Dinas Kesehatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Sorong Selatan, Minggu, 1 November, 2026.

Desakan ini murni berdasarkan pengaduan masyarakat Sorong Selatan yang diterima Advokat sebagai fungsi kontrol sosial.

Poin-poin Aduan Masyarakat yang Mendesak Diaudit BPK:

1. Pengelolaan Dana Kegiatan Tidak Jelas: Disinyalir ada indikasi pengelolaan dana kegiatan yang tidak jelas penggunaannya oleh PPK dan Bendahara Dinkes.

2. Lonjakan Harta Kekayaan: Disinyalir ada bukti kepemilikan harta berupa bangunan dan kendaraan roda empat dan roda dua dalam kurun waktu singkat yang tidak wajar.

3. Dugaan Pemotongan Uang Setoran ke Bupati: Berdasarkan laporan masyarakat, diduga Bupati Sorong Selatan meminta Bendahara Dinas Kesehatan untuk melakukan pemotongan uang dan distor kepada Bupati tanpa tujuan yang jelas.

4. Dana Pinjaman Rp 110 Milyar Bermasalah: ONIM menilai mekanisme penggunaan Dana Pinjaman Rp 110 Milyar saja sudah salah. Anggaran tersebut belum diperempurnakan, namun dalam pencairan pertama Rp 7 Milyar habis dalam satu bulan. Setelah itu sisa Rp 33 Milyar lebih diduga tanpa nyata digunakan untuk pembangunan.

"Dan lagi-lagi Bupati minta Bendahara Dinas Kesehatan untuk melakukan pemotongan uang untuk STOR ke Bupati, namun pemotongan uang tersebut tanpa tujuan yang jelas. Saya menduga anggaran yang dipotong-potong ini hanya dihabiskan untuk jalan-jalan keluar daerah menggunakan Nota Dinas Bupati, namun urusannya pribadi. Urusan pribadi hanya menghabiskan uang rakyat, pinjaman dana atas nama rakyat namun digunakan untuk kepentingan pribadi," tegas Ferry ONIM.

Ferry ONIM mendesak BPK RI dan KPK RI untuk menuntaskan dugaan mafia korupsi di Kabupaten Sorong Selatan yang dinilai sudah sangat lama, berakar, dan mengorbankan masyarakat.

"Oleh sebab itu BPK segera audit Bendahara dan PPK Kabupaten Sorong Selatan sehingga dapat mengetahui semua aliran dana yang mengalir terstruktur dan dinikmati oleh kelompok koruptor ini," pungkasnya.

Ia menegaskan sebagai Advokat Anak Sorong Selatan, tindakannya adalah menjalankan fungsi kontrol sosial untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

(moy)